Jurus Sri Mulyani Bawa RI Selamat dari Jurang Resesi Ekonomi

28 Juli 2020 19:04 WIB

Penulis: Sukirno

Ilustrasi penjual jamu. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Setelah Singapura dan Korea Selatan mengumumkan resesi ekonomi, Indonesia juga harus mewaspadai potensi anjloknya pertumbuhan ekonomi hingga level negatif terpukul pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 bisa kembali ke tren positif hingga 0,4% year-on-year (yoy). Pada kuartal II-2020 laju Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan terkontraksi hingga negatif 4,3% yoy.

Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia bisa kembali positif di kuartal III-2020, jika penanganan pandemi COVID-19 berjalan efektif, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi di Tanah Air dapat dibuka kembali.

Resesi merupakan keadaan di mana ekonomi suatu negara terkontraksi selama dua kuartal (periode) atau lebih. Di kuartal II-2020, yang diperkirakan sebagai fase terberat dari pandemi COVID-19 sejauh ini, pemerintah memproyeksikan laju ekonomi akan negatif ke 4,3%.

Berbalik Positif

Menurut Menkeu, jika ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 mampu berbalik ke tren positif, maka Indonesia lolos dari jeratan resesi ekonomi.

“Kalau penanganannya efektif, dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi ekonomi bisa recover (pulih) pada kuartal III dengan positive growth (pertumbuhan ekonomi positif) 0,4 persen,” ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, dilansir Antara, Selasa, 28 Juli 2020.

Di masa pandemi global COVID-19, Singapura dan Korea Selatan sudah terlebih dahulu mengalami resesi setelah laju ekonomi di kuartal I dan II terkontraksi.

Sri Mulyani menambahkan jika penanganan COVID-19 di Indonesia optimal, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV bisa kembali positif dan mencapai 3%. Dengan begitu, untuk 2020 secara keseluruhan, laju ekonomi Indonesia masih bergerak di level positif.

“Inilah yang sedang terus diupayakan oleh pemerintah untuk ditekankan kepada semua menteri dan pemerintah daerah agar kita tetap berada di skenario di mana pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan pada zona positif di kuartal III antara 0-0,4 persen dan kuartal IV pada zona positif lebih tinggi antara 2-3 persen,” jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sedangkan untuk 2021, pemerintah dan DPR masih menyepakati asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%-5,5%.

Dorong Konsumsi

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan pemerintah perlu terus menggerakkan konsumsi masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengindarkan Indonesia dari potensi resesi seperti yang menerpa Korea Selatan dan Singapura.

“Melihat perkembangan perekonomian saat ini memang betul konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisir dampak dari peluang resesi yang ada,” kata Pingkan Audrine Kosijungan dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Menurut Pingkan, salah satu stimulusnya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa data resmi statistik jumlah penduduk miskin secara bulanan menunjukkan kenaikan dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada Maret 2020u.

“Peningkatan angka ini tentu saja menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama pandemi dan pada akhirnya masuk kelompok miskin,” ucapnya.

Dengan melihat kondisi itu, ujar dia, tidak menutup kemungkinan bahwa dari 115 juta orang atau sekitar 30 juta rumah tangga kelas menengah ke bawah yang ada di Indonesia akan menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk dalam hal konsumsi sehingga mereka juga perlu dibantu.

Pingkan meminta pemerintah memperjelas ketentuan kelas menengah yang dimaksudkan seperti apa, mekanisme pendataan penerimanya bagaimana dan juga tahapan pelaporan jika terjadi kendala teknis/kejanggalan distribusi seperti apa untuk menghindari potensi masalah yang kerap kali dihadapi saat membagikan BLT.

“Untuk opsi penyaluran melalui rekening ini agar cashless saya rasa cara yang baik, namun perlu diperhatikan bank mana saja yang dapat melakukannya serta harus dikomunikasikan jauh-jauh hari kepada masyarakat. Hal ini dapat meminimalisir adanya korupsi maupun kendala penyaluran yang tidak terkoordinir dengan baik antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. / Facebook @smindrawati

Pulih Lebih Cepat

Semenatra itu, Presiden Joko Widodo mengutip lembaga keuangan global mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 diproyeksikan tercepat setelah China.

“Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Kalau proyeksi itu benar, saya kira patut kita syukuri,” kata Jokowi.

Meski diprediksi ekonomi Indonesia dapat pulih dengan cepat, namun Presiden Jokowi tetap meminta agar tetap waspada.

“Namun kita tetap harus waspada. Kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, second wave. Dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi menyebutkan beberapa parameter makroekonomi, seperti konsumsi dan ekspor sudah mulai meningkat. Sehingga, diharapkan dapat mengungkit momentum pemulihan ekonomi pada kuartal III yaitu Juli, Agustus, dan September 2020.

Presiden Jokowi mengatakan perbaikan laju konsumsi ditopang realisasi bantuan sosial. Dia mencontohkan seperti, BLT dana desa, bantuan sosial sembako, dan jaring pengaman sosial lainnya.

“Saya senang sudah ada angka-angka yang baik, konsumsi sudah mulai terungkit naik. Artinya mungkin peredaran uang di bawah karena ada BLT desa, bansos tunai, bansos sembako, itu akan sangat mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat,” ujar Jokowi.

Kinerja Ekspor

Presiden mengatakan kinerja ekspor juga mulai membaik saat ini dibandingkan realisasi pada Juni 2020 dan Mei 2020. Dia meminta momentum perbaikan ekonomi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para lembaga pembiayaan dan juga pelaku usaha, termasuk juga oleh koperasi.

“Saya ingin indikator yang saya sampaikan diikuti gerakan koperasi secepat-cepatnya. Memberikan dorongan pinjaman kepada para pelaku usaha, utamanya kepada pelaku UMKM,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan momentum pemulihan ekonomi akan terjadi pada Juli, Agustus, September 2020 atau kuartal III 2020. Maka itu, jajaran kementerian/lembaga, dan juga seluruh pemangku kepentingan harus memanfaatkan semaksimal mungkin momentum pemulihan ini. Hal itu dilakukan agar perekonomian tidak terus menurun di tengah pandemi COVID-19.

Pada kuartal II-2020 atau periode April, Mei, Juni 2020, Jokowi memperkirakan ekonomi Indonesia akan terkontraksi ke level negatif 4,3%. Namun pada kuartal III-2020, Presiden Jokowi meyakini Indonesia akan memasuki masa pemulihan. (SKO)

Berita Terkait