Orang Kaya Indonesia Terus Bertambah, Peluang Baru Isi Kas Negara dari Pajak

29 Juli 2021 22:03 WIB

Penulis: Muhamad Arfan Septiawan

Editor: Laila Ramdhini

Suasana pengunjung dan tenant di pusat perbelanjaan Mal Kasablanka, Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengejar penerimaan negara melalui rencana kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) di atas Rp5 miliar pada 2022. Penerimaan pajak ini pun diprediksi semakin tinggi karena ada potensi kenaikan jumlah orang kaya di Indonesia.

Studi bertajuk The Wealth Report 2021 yang ditulis oleh Rory Penn menyebut sebanyak 21.430 orang di Indonesia memiliki pendapatan tahunan US$1 juta atau Rp14,47 miliar (asumsi kurs Rp14.470 per dolar Amerika Serikat) pada 2020. Jumlah orang tajir ini diproyeksikan meleset 110% menjadi 45.063 orang pada 2025.

Studi dari lembaga konsultasi properti asal Inggris itu menyebut kecepatan pertumbuhan pendapatan pada kalangan kaya di Indonesia paling cepat dibandingkan negara-negara lain di Asia.

Selain itu, pertumbuhan jumlah orang kaya juga terjadi pada kelompok pendapatan US$30 juta atau Rp34,47 miliar per tahun. Menurut studi tersebut, jumlah orang super kaya itu bakal naik 67% dari 673 orang pada 2020 menjadi 1.125 pada 2025.

Sejalan dengan temuan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memaksimalkan PPh kelompok pendapatan lebih dari Rp3 miliar sebesar 35%. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut kontribusi masyarakat kelas atas itu bakal membantu memperkecil ketimpangan ekonomi di Indonesia.

“Hanya sedikit sekali yang masuk kelompok PPh high wealth individual ini. Kita juga akan lakukan tarif dan bracket PPh dengan tarif maksimal yang naik tidak terlalu besar, dari 30% jadi 35%,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu.

Rencana kenaikan PPh Orang Pribadi (OP) berpendapatan tinggi ini pun sudah tertuang dalam rencana revisi Undang-Undang Ketentuan dana Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Kelompok masyarakat kaya ini diketahui tengah menahan konsumsinya akibat pandemi COVID-19. Hal ini tampak dari simpanan masyarakat di perbankan dengan nominal di atas Rp5 miliar tumbuh 13,2% year on year (yoy) menjadi Rp3.283 triliun per Februari 2021.

Sementara simpanan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mampu tumbuh 5,9% yoy menjadi Rp907 triliun.

International Monetary Fund (IMF) dalam laporan bertajuk World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries menyebut negara-negara di dunia untuk meningkatkan pajak progresif dari masyarakat kelas atas.

Menurut IMF, strategi tersebut bisa menjadi siasat baru untuk mengurangi beban fiskal negara akibat biaya penanganan COVID-19.

Indonesia bisa berkaca dari negara-negara lain yang secara masih membebankan pajak tinggi pada masyarakat super kaya. Misalnya pajak kelompok pendapatan tinggi di Amerika Serikat yang mencapai 45%, Islandia 53,75%, Denmark 55,89%, hingga Jepang 60%.

Berita Terkait