JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi presidensi dalam forum G-20.



Penunjukan Airlangga mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitian Nasional Penyelenggara Presidensi G-20 Indonesia.



Forum G-20 tersebut bakal dihelat pada 2022 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Pada gelaran tersebut, Airlangga bakal memimpin jalannya diskusi isu-isu ekonomi non-keuangan.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


Sektor yang bakal dibahas Airlangga meliputi energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.



Airlangga mengungkap akan memamerkan kesiapan Indonesia dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, forum ini menjadi wadah meningkatkan kemitraan antara 19 negara dan Uni Eropa yang merupakan penguasa 85% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.



“Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence,&#8221; kata Airlangga dalam keterangan pers, Minggu, 30 Mei 2021.



Luasnya bidang pembahasan membuat Airlangga bakal dibantu oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengkoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 tersebut.



Dua Menteri itu bakal membantu Airlangga dalam menghimpun vocal point dari sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L). Sejumlah K/L tersebut merupakan instansi yang berkaitan dengan isu ekonomi non-keuangan.



Dalam keterangan tertulisnya, vocal point G-20 itu meliputi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).



Lalu ada pula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (LRD)

me.jpg

Pemerintah yang diwakili, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan akhir pemerintah pada rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. DPR dan pemerintah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna. Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

pengesahan-uu-cipta-kerja-6

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi presidensi dalam forum G-20.

Rekomendasi

Jokowi Tunjuk Airlangga Hartarto Jadi Presidensi Forum G20