RIZKY CHANDRA.png

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Dalam beleid PP yang baru diteken tersebut tertulis bahwa para direksi BUMN wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi jika BUMN sampai merugi.Adapun Peraturan tersebut tertuang pada pasal 27 ayat 2 PP No. 23/2022."Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah &nbsp;atau &nbsp;lalai &nbsp;menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," tulis beleid tersebut seperti dikutip TrenAsia.com Senin, 13 juni 2022.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/jika-taiwan-merdeka-china-bersiap-untuk-perang">Jika Taiwan Merdeka, China Bersiap untuk Perang!</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ihsg-berakhir-terkoreksi-1-29-persen-saham-bbca-dan-intp-dijual-asing">IHSG Berakhir Terkoreksi 1,29 Persen, Saham BBCA dan INTP Dijual Asing</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/batik-solo-mejeng-di-paris-lewat-pameran-shopee">Batik Solo Mejeng di Paris Lewat Pameran Shopee</a></li></ul>Adapun isi pasal 27 ayat 1 PP No.23/2022 disebutkan bahwa Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Dalam PP itu, direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. &nbsp;"Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," demikian bunyi pasal 22 ayat 1 beleid tersebut.&nbsp;

ANANDA.png

logo-baru-kementerian-bumn

Jokowi Teken PP Baru, Direksi Wajib Tanggung Jawab Kalau BUMN Merugi

Dalam beleid PP yang baru diteken tersebut tertulis bahwa para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi jika BUMN sampai merugi.

Rekomendasi

Jokowi Teken PP Baru, Direksi Wajib Tanggung Jawab Jika BUMN Merugi