JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak berbeli-belit. Hal ini disampaikan usai Jokowi mengakui masih ada prosedur penyaluran yang menghambat distribusi jaring pengaman sosial tersebut.



Untuk itu, dia meminta aturan penyaluran bansos dipermudah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara yang disalurkan melalui bansos.



“Prosedur jangan berbelit-belit, situasinya saat ini tidak normal yang bersifat extra ordinary,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Selasa, 19 Mei 2020.



Untuk mepercepat penyaluran, Jokowi meminta ada pemangkasan prosedur yang saat ini berlaku. Hingga saat ini, bansos baru tersalurkan kurang dari 50%. Realisasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 15%, dan bansos tunai 25%.



Selain meminta percepatan, Jokowi meminta agar pelaksanaan penyaluran diawasi oleh banyak pihak. Caranya dengan menggandeng sejumlah lembaga, seperti pendampingan dari KPK, BPKP, Kejaksaan, dan lembaga pengawan lain.



“Untuk pencegahan, minta saja pendampingan agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” imbuh dia.



Selain itu, menjawab data bansos yang tumpang tindih, Jokowi juga menginstruksikan untuk melibatkan strata pemerintahan di tingkat terbawah, yaitu lingkup RT dan RW untuk pendataan yang riil.

ANANDA.png

Presiden Joko Widodo. / Facebook @Jokowi

presiden-jokowi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak berbeli-belit. Hal ini disampaikan usai Jokowi mengakui masih ada prosedur penyaluran yang menghambat distribusi jaring pengaman sosial tersebut. Untuk itu, dia meminta aturan penyaluran bansos dipermudah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara yang disalurkan melalui bansos. “Prosedur jangan berbelit-belit, situasinya [&hellip;]

Rekomendasi

Jokowi: Penyaluran Bansos Jangan Berbelit-belit