JAKARTA &#8211; Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara<a href="https://www.trenasia.com/pertama-dalam-sejarah-kpk-hentikan-perkara-korupsi-blbi-atas-konglomerat-sjamsul-nursalim-dan-istri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Dana BLBI</a>.



Pembentukan Satgas berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI diteken pada 6 April 2021 lalu. Tugas Satgas ini akan menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


&#8220;Tanggal 6 April 2021 Presiden mengeluarkan Keppres. Isinya? Keppres yang dimaksud adalah Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI,&#8221; kata Mahfud di akun Twitter resminya @mohmahfudmd, dikutip Jumat 9 April 2021.



Keppres tersebut, kata Mahfud, akan diisi oleh lima menteri serta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai pengarah Satgas.



Keppres ini hadir setelah <a href="https://www.trenasia.com/pertama-dalam-sejarah-kpk-hentikan-perkara-korupsi-blbi-atas-konglomerat-sjamsul-nursalim-dan-istri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Komisi Pemberantasan Korupsi</a> (KPK) mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.



&#8220;Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata BLBI yang jumlahnya Rp108 triliun lebih,&#8221; ungkap Mahfud.



Mahfud menilai SP3 yang dikeluarkan KPK terhadap Sjamsul dan Itjih merupakan implikasi dari putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap eks Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Tumenggung.



Saat itu, MA membebaskan Syafruddin dengan pertimbangan kasus yang membelitnya bukan termasuk ranah pidana, melainkan perdata.



&#8220;Mari diingat, Sjamsul Nursalim dan Itjih dijadikan tersangka oleh KPK bersama eks Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST). ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN 13 tahun plus denda Rp 700 juta dan diperberat oleh PT menjadi 15 tahun plus denda Rp 1 miliar. Tapi MA membebaskan ST dengan vonis kasus itu bukan pidana,&#8221; katanya lagi.



Mahfud mengatakan, KPK juga telah mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut. Meski demikian MA menolak PK dari KPK.



&#8220;ST tetap bebas dan Sjamsul-Itjih ikut lepas dari status tersangka karena perkaranya adalah 1 paket dengan ST (dilakukan bersama),&#8221; kata Mahfud.

Presiden Joko Widodo / Setneg.go.id

jokowi-uu-cipta-kerja

JAKARTA &#8211; Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Pembentukan Satgas berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI diteken pada 6 April 2021 lalu. Tugas Satgas ini akan menagih dan [&hellip;]

Rekomendasi

Jokowi Bentuk Debt Collector Dana BLBI