JAKARTA – Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan masih menunggu
Peraturan Presiden (Perpres) pengganti untuk dapat menindaklanjuti keputusan
Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.



Artinya, besaran iuran
peserta mandiri bulan April masih mengacu kepada &nbsp;Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 75 Tahun 2019. . 



“BPJS Kesehatan telah
mempelajari dan siap menjalankan Putusan MA tersebut. Saat ini Pemerintah dan
Kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti Putusan MA tersebut dan sedang
disusun Perpres pengganti,” ulas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas
Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Minggu 5 April 2020.



Menurut aturan,
pengembalian iuran baru dapat dilakukan oleh BPJS Kesehatan setelah salah satu
dari dua ketentuan terpenuhi. Ketentuan pertama yaitu&nbsp;pemerintah
menerbitkan aturan baru sebagai payung hkum bagi BPJS Kesehatan.



Kedua, menunggu 90 hari
semenjak keputusan ditayangkan di laman website Mahkamah Agung pada 31 Maret
2020. 



Iqbal menjelaskan BPJS
Kesehatan telah menyurati Sekretaris Negara untuk memastikan langkah-langkah
yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan dalam mengeksekusi putusan MA tersebut.



Ia juga mengimbau agar masyarakat
tidak perlu khawatir sebab BPJS Kesehatan telah menghitung selisih kelebihan
pembayaran iuran peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri.
Selisih tersebut akan dikembalikan segera setelah ada aturan baru tersebut atau
disesuaikan dengan arahan dari pemerintah.



“Teknisnya, selisih
kelebihan pembayaran akan menjadi iuran bulan berikutnya. Artinya tidak
dilakukan secara tunai kembali ke peserta,” tutup Iqbal.



Dalam aturan lama,
&nbsp;iuran peserta mandiri atau PBPU Kelas 3 sebesar Rp42.000. Sedangkan
sebelumnya Rp25.500. Iuran peserta Kelas 2 sebesar Rp110.000 dari sebelumnya
Rp51.000. Lalu, iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp160.000 dari
sebelumnya sebesar Rp80.000.

ANANDA.png

jenis-kelas-bpjs-kesehatan

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) pengganti untuk dapat menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS. Artinya, besaran iuran peserta mandiri bulan April masih mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019. . “BPJS Kesehatan telah mempelajari dan siap menjalankan Putusan MA tersebut. [&hellip;]

Rekomendasi

Iuran Bulan April Belum Turun, Ini Alasannya