JAKARTA – Pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan dua stimulus untuk
dunia usaha agar dapat bertahan dari dampak negatif ekonomi akibat pandemi COVID-19.




Melansir dari data
Setkab, Jumat, 24 April 2020, insentif yang pertama adalah penundaan pembayaran
cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan
pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) 30/2020. 



Relaksasi diberikan
untuk pemesanan pita cukai pada 9 April 2020 sampai 9 Juli 2020 berupa
penundaan pembayaran selama 90 hari atau kurang lebih tiga bulan. Penundaan ini
bertujuan membantu arus kas perusahaan agar perusahaan dapat tetap menjalankan
usahanya dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). 



Insentif kedua, memberi
insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB)
dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sesuai Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 31/PMK.04/2020). 



Adapun jenis insentif
tambahan bagi Kawasan Berikat adalah sebagai berikut, pertama penjualan hasil
produksi ke dalam negeri diperbolehkan tanpa mengurangi kuota penjualan tahun
berjalan. Kedua, pemeriksaan fisik terhadap pemasukan/pengeluaran barang
dilakukan secara selektif, memanfaatkan teknologi informasi. 



Apabila, daerah
ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka Tempat
Penimbunan Berikat (TPB) dapat diberikan persetujuan pelayanan mandiri. Ketiga,
penangguhan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas pemasukan
masker, Alat Pelindung Diri (APD), dll sepanjang dipakai di dalam Kawasan
Berikat. 



Selain itu, insentif
bagi perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
adalah yang pertama, pemasukan barang dari dalam negeri dalam rangka diolah
untuk tujuan ekspor, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 



Kedua, perusahaan KITE
dapat melakukan penyerahan hasil produksi untuk diolah dan/atau digabungkan
dengan hasil produksi Kawasan Berikat maupun KITE Industri Kecil Menengah
(IKM). Ketiga, KITE Pembebasan dan KITE IKM diperbolehkan menjual hasil
produksi ke dalam negeri paling banyak 50% dari nilai ekspor tahun sebelumnya. 



Keempat, KITE Pembebasan
dan KITE IKM dapat melakukan penyerahan hasil produksi untuk penanganan bencana
COVID-19 kepada pemerintah atau orang yang memperoleh pembebasan Bea Masuk dan
Pajak Dalam Rangka Impor di dalam negeri tanpa mengurangi kuota penjualan
lokal. 



Pemberian insentif
tambahan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan tersebut
untuk melakukan substitusi bahan baku produksi asal impor dengan lokal dan
pasar ekspor dengan pasar lokal.

ANANDA.png

Syarif Hidayat, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta. Selasa, 3 Maret 2020

20200303_130908

JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan dua stimulus untuk dunia usaha agar dapat bertahan dari dampak negatif ekonomi akibat pandemi COVID-19. Melansir dari data Setkab, Jumat, 24 April 2020, insentif yang pertama adalah penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan [&hellip;]

Rekomendasi

Ini Daftar Relaksasi dari Bea Cukai untuk Industri