INDEF Ungkap 4 Tantangan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III-2021

07 Agustus 2021 16:33 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Amirudin Zuhri

Nampak sejumlah pengunjung tengah berbelanja kebutuhan pokok makanan di pasar modern kawasan BSD Tangerang Selatan, Senin 26 Juli 2021. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyebutkan ada empat tantangan yang mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 setelah tumbuh positif pada kuartal II-2021.

Menurut Tauhid, kendala utama yang dihadapi pemerintah adalah terkait penanganan COVID-19 yang belum optimal, terutama didorong oleh temua varian Delta dari India yang lebih membahayakan.

"Faktanya, hingga saat ini kasus COVID-19 masih di atas 30.000 kasus per hari. Ini selain karena penanganan COVID-19 yang tidak menyeluruh, juga kesadaran masyarakat belum memadai. Apalagi kematian di sejumlah daerah masih relatif tinggi dan mulai menyebar di luar Jawa," ujarnya kepada TrenAsia.com, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Dia mengatakan bahwa seandainya realitas tersebut dibiarkan dan tidak segera dibendung maka keyakinan konsumen akan melemah dan pasar juga akan melemah.

"Di sisi lain, implikasi yang besar adalah apakah kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terus berlanjut atau bahkan lebih bertahan lama," katanya.

Dalam Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada awal Juni 2021 tampak ada optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terus menguat. Dimana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per Juni 2021 meningkat sebesar 107,4, dibandingkan 104,4 pada bulan Mei 2021, dan 101,5 pada April 2021.

IKK untuk pertama kalinya sejak pandemi dimulai mampu kembali ke atas 100 pada bulan April 2021. Padahal sebelum April, indeks tersebut  masih berada pada area pesimistis (<100).

Tauhid menambahkan bahwa faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga adalah penjalaran varian Delta di negara-negara mitra dagang seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan India.

Ketika negara mitra dagang melakukan pembatasan, lanjut dia, maka akan serta merta mempengaruhi penurunan permintaan ekspor dari Indonesia.

"China, Amerika Serikat, Malaysia hingga India merupakan negara mitra dagang terbesar dan negara tersebut saat ini mulai diserang varian Delta. Implikasinya, penggunaan masker diberlakukan dan pembatasan aktivitas mulai terjadi," paparnya.

Adapun ekspor Indonesia pada kuartal II-2021 tumbuh sebesar 10,36% menjadi US$53,97 miliar setara Rp774,3 triliun dari kuartal sebelumnya, atau tumbuh 55,89% dari periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, impor juga meningkat pada kuartal kedua, naik 9,88% menjadi US$47,67 miliar setara Rp683,9 triliun dari kuartal sebelumnya, atau tumbuh 50,21% dari periode yang sama tahun lalu.

Dengan demikian, neraca perdagangan pada kuartal II-2021 mengalami surplus sebesar US$6,3 miliar setara Rp90 triliun.

"Pada kurun waktu mendatang akan kembali turun mengingat COVID-19 varian Delta menyerang negara-negara mitra dagang sehingga diperkirakan pemulihan negara mitra dagang juga terhambat," ucap Tauhid.

Selanjutnya, Tauhid menjelaskan bahwa faktor lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga adalah vaksinasi yang masih lamban.

Menurut data Satgas COVID-19, vaksinasi per 6 Agustus baru mencapai 49,39 juta orang untuk vaksinasi tahap pertama dan 22,89 juta orang untuk tahap kedua. Pemerintah menargetkan total penerima vaksin sebanyak 208,26 juta orang hingga tahun depan.

Tauhid menandaskan bahwa dengan pelaksanaan vaksinasi yang relatif lamban maka pemerintah membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan vaksinasi.

Konsekuensinya, keyakinan masyarakat akan berkurang dan aktivitas ekonomi akan tidak bisa kembali seperti sediakala," paparnya.

Tauhid lebih lanjut mengatakan, penyerapan dan efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum optimal an efektif. Hingga 5 Juli 2021, baru terserap sebesar 36,1%, dimana untuk kesehatan sebesar 24,6%, UMKM dan koperasi 29,8%, perlindungan sosial 43,2%, Program Prioritas 35,7% dan dunia usaha sebesar 71,7%.

"Penyerapan yang rendah dalam kurun waktu 6 bulan dikhawatirkan akan berimbas serapan total program ini. Padahal, tahun lalu penyerapan PEN sebesar 88%," katanya.

Sementara itu, dari data yang dirilis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa penyerapan PEN hingga 30 Juli 2021 mencapai Rp305,5 triliun atau 41% dari pagu anggaran sebesar Rp744,5 triliun.

Tauhid mendorong pemerintah terus mempercepat penyerapan PEN sehingga tingkat konsumsi di masyarakat terjaga.

"Jika ini (pelambanan) terus terjadi maka daya dorong PEN masih kurang nendang. Belum lagi desain PEN yang masih dalam skenario tanpa COVID-19 varian Delta sehingga desain PEN perlu dikaji ulang," ungkapnya.*

Berita Terkait