Indef: Defisit dan Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tidak Sepadan

November 23, 2020, 02:05 PM UTC

Penulis: Ananda Astri Dianka

Layar pergerakan Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu bertahan di atas 5.000 dan parkir di zona hijau dengan menguat 0,85 persen ke level 5.176,099 pada akhir sesi. Sebanyak 213 saham menguat, 217 terkoreksi, dan 161 stagnan, IHSG mengalami penguatan seiring dengan sentimen Omnibus Law dan langkah Bank Indonesia untuk pemulihan ekonomi. Selain itu, rencana merger bank BUMN syariah turut mendorong saham-saham perbankan lainnya, dan mengisi jajaran top gainers hari ini. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai pengorbanan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 tidak sepadan dengan pertumbuhan ekonomi 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden 72/2020, defisit APBN 2020 diperlebar menjadi Rp1.039,2 triliun atau 6,3% dari produk domestik bruto (PDB). Pendalaman defisit disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan penanganan pandemi COVID-19.

“Tapi kalau berdasarkan proyeksi kami, yakni pertumbuhan ekonomi 3 persen tahun depan maka tidak sepadan dengan defisit yang demikian besar,” kata Tauhid dalam diskusi secara virtual, Senin, 23 November 2020.

Meski peruntukan penambahan utang dapat dimaklumi, Tauhid tetap mengingatkan bahwa efisiensi defisit perlu dihitung ulang. Sehingga, penambahan utang tetap efektif menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun depan.

APBN 2021 Masih ‘Sakit’

Di sisi lain, Tauhid menyebut APBN 2021 masih ‘sakit’ dan butuh pemulihan yang tepat. Definisi sakit ini didasari pada kondisi pandemi COVID-19 yang masih akan berlangsung setidaknya sampai awal tahun.

Indikatornya antara lain pendapatan negara masih jauh dari normal. Jka dibandingkan dengan sebelum pandemi, pendapatan negara terkontraksi 21.9%.

Angka ini masih relatif jauh, sebab rerata pendapatan negara pada kondisi normal bisa melampaui Rp2.200 triliun. Sementara pemerintah pada tahun depan memangkas target pendapatan negara menjadi Rp1.743 triliun.

Anjloknya penerimaan tahun depan tentu saja berasal dari pos penerimaan pajak yang minus 22,6% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minus 18,6%.

Di satu sisi, ada peningkatan belanja negara sebesar 0,3% pada 2021, dan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, kenaikannya tercatat sebesar 8,3%.

Meski demikian, Tauhid melihat ada skenario yang ditinggalkan pemerintah yaitu transfer ke daerah dan dana desa yang alokasinya justru turun tipis tahun depan. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, kedua pos tersebut kontraksi masing-masing 7,2% dan 7,8%.

Kendati begitu, pos transfer ke daerah dan dana desa tetap mengalami kenaikan dibandingkan dengan alokasi pada Perpres 72/2020.

“Saat ini belanja pusat dianggap menjadi penyelamat sehingga tambahannya luar biasa. Terutama pada pos belanja Kementerian/ Lembaga (KL) (13,5%) dan non-KL (19,2%),” paparnya.