IMF Tahan Rp177,2 Triliun Dana untuk Pemerintahan Taliban di Afghanistan

23 Agustus 2021 02:10 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Amirudin Zuhri

JAKARTA -- Lembaga Keuangan Internasional (IMF) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan lagi mengeluarkan dana sekitar US$12,45 miliar yang dijadwalkan akan dikirim ke Afghanistan.

Dana tersebut terdiri dari US$450 juta setara Rp6,4 triliun dana hibah yang akan dikirim pekan depan dan dana dari kesepakatan yang dicapai pada November 2020 di antara lebih dari 60 negara untuk Afghanistan senilai US$12 miliar selama empat tahun ke depan.

Mengutip CNN, IMF mengatakan Afghanistan tidak dapat mengakses dana, yang dikenal sebagai Hak Penarikan Khusus (SDR) itu, karena “kurangnya kejelasan dalam komunitas internasional mengenai pengakuan pemerintah di Afghanistan” dan setelah ditekan Presiden Joe Biden.

Biasanya, ketika ada perselisihan tentang siapa yang berkuasa di negara yang akan menerima SDR, IMF melakukan polling  tentang bagaimana melanjutkannya.

Pada 2019, misalnya, IMF memotong dana ke Venezuela dari US$400 juta uang tunai yang disimpan di dana tersebut setelah mayoritas anggotanya menolak untuk mengakui pemerintah Nicolas Maduro.

Sebelumnya, seorang pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa Departemen Keuangan mengambil langkah-langkah untuk mencegah Taliban mengakses dana IMF.

Belasan anggota parlemen dari Partai Republik (GOP) menulis surat kepada Menteri Keuangan Janet Yellen mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana IMF dijadwalkan untuk mengirim "hampir setengah miliar dolar dalam likuiditas tanpa syarat ke rezim dengan sejarah mendukung aksi teroris terhadap AS dan sekutunya."

Meski Taliban berkuasa di Afghanistan, tetapi AS dan bank sentral Afghanistan, Da Afghan Bank (DAB), masih memiliki kendali atas semua keuangan yang tidak mungkin bisa diakses oleh kelompok militan itu.

Mantan penjabat gubernur DAB Ajmal Ahmady mengatakan sekitar US$7 miliar dari US$9 miliar cadangan devisa bank sentral dipegang oleh Federal Reserve Bank of New York, dan pemerintahan Biden telah bergerak untuk memblokir akses ke dana tersebut.

Akses Taliban ke dana lain juga dapat dibatasi oleh jangkauan panjang sanksi dan pengaruh AS. DAB) memiliki US$1,3 miliar dalam rekening internasional, beberapa di antaranya dan bentuk matauang Euro dan Poundsterling Inggris di bank-bank Eropa.

Sementara, cadangan yang tersisa dipegang oleh Bank for International Settlements yang berbasis di Swiss sekitarUS$700 juta.

Ahmady mengatakan bahwa Taliban telah bertanya kepada pejabat bank sentral tentang di mana uang itu berada.

"Kami dapat mengatakan bahwa dana yang dapat diakses oleh Taliban mungkin 0,1-0,2% dari total cadangan internasional Afghanistan. Tidak banyak," katanya, 18 Agustus 2021, mengutip New York Times.

Yakin Mendapat Akses

Ahmady, yang melarikan diri dari Afghanistan pada 15 Agustus, mengatakan dia yakin Taliban bisa mendapatkan akses ke cadangan bank sentral hanya dengan bernegosiasi dengan pemerintah AS. Sumber pendanaan lain akan sulit didapat oleh Taliban.

Dia menyebut, Taliban dapat mencari dukungan keuangan dari China, yang dengannya mereka mengadakan pembicaraan tingkat tinggi bulan lalu.

Namun sejauh ini, China belum menunjukkan keinginan untuk meningkatkan perannya di Afghanistan.

Taliban juga dapat mencoba mengambil keuntungan dari sumber daya mineral melalui penambangan, atau membiayai operasi dengan uang dari perdagangan opium ilegal. 

Afghanistan adalah penanam opium terbesar di dunia yang digunakan untuk memproduksi heroin, menurut data dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan.

Tapi semua alternatif ini "sangat sulit," kata Ahmady. "Mungkin satu-satunya cara lain adalah bernegosiasi dengan pemerintah AS."

Meski Ahmady telah meninggalkan negara itu, dia percaya sebagian besar anggota staf DAB masih berada di Afghanistan. Dan jika Taliban tidak dapat memperoleh akses ke cadangan DAB, mereka mungkin harus lebih membatasi akses ke dolar.

Konsekuensinya, itu akan membantu memulai siklus di mana mata uang nasional akan terdepresiasi dan inflasi akan meningkat dengan cepat dan memperburuk kemiskinan.

"Mereka harus secara signifikan mengurangi jumlah yang dapat diambil orang. Itu akan melukai standar hidup orang," kata Ahmady.*

Berita Terkait