Ikut Luhut, Menparekraf dan Menteri Desa PDTT Dukung Work From Bali untuk PNS

30 Mei 2021 14:20 WIB

Penulis: Muhamad Arfan Septiawan

Provinsi Bali akan kembali dibuka untuk wisatawan asing dan domestik. / Pixabay

JAKARTA – Pemerintah terus menggaungkan Work From Bali (WFB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan dukungannnya terhadap WFB.

Abdul menyebut WFB efektif sebagai fase awal pembukaan secara menyeluruh pariwisata di Bali. Selain itu, WFB bisa meningkatkan geliat perekonomian, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali.

“WFB bisa menghidupkan kembali geliat ekonomi. Kami mendukung program pemerintah di daerah ini (Bali),” kata Abdul saat kunjungan kerja ke Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu, 29 Mei 2021.

Selain itu, Abdul juga mengatakan segera membuka seluruh desa wisata di Bali. Hal itu dilakukan untuk optimalisasi konsumsi PNS saat bekerja dan berlibur di Bali.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menilai WFB bisa menyelamatkan industri hotel yang tengah terseok-seok. Menurut dia, WFB bisa meningkatkan tingkat okupansi hotel hingga 30%.

Sandiaga juga mengatakan kegiatan ini 70% ampuh meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi kreatif seperti kuliner, souvenir, atau pun fesyen.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menjamin, WFB tidak akan mengganggu produktivitas kerja PNS. Pasalnya, Sandiaga berkaca dari performa PNS di lingkungan Kemenparekraf yang produktivitasnya tidak terganggu meski bekerja di Bali sejak kuartal I-2021.

“Tingkat efisiensinya sangat tinggi dan kita mendapat nilai tambah, yaitu kualitas udara yang bersih, pemandangan yang indah, produktivitas meningkat, tanpa membebani anggaran dan pada saat yang sama kita membantu saudara-saudara kita di Bali,” ujar Sandiaga dalam keterangan resmi yang dilansir Minggu, 30 Mei 2021.

Banjir Kritikan

Rencana kebijakan yang diinisiasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat. WFB dinilai semakin memperberat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo mengatakan WFB hanya lah pemborosan anggaran. Alih-alih memboyong PNS ke Bali, Wahyudi menyebut, pemerintah sebaiknya fokus kepada masyarakat berpendapatan rendah yang terdampak COVID-19.

Policy WFB jelas memboroskan anggaran belanja negara oleh aparatur sendiri. Di tingkat penerimaan yang masih lemah, pemerintah seharusnya berhemat,” ungkap Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu, 30 Mei 2021.

Selain itu, WFB berpotensi menimbulkan keramaian karena ada 25% PNS dari Jakarta yang diboyong ke Bali. Hal ini berpotensi menimbulkan adanya penyebaran COVID-19.

Bila terjadi penyebaran COVID-19 saat WFB, Wahyudi menyebut kondisi itu bakal semakin membuat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif semakin terpuruk.

“Meski pun ada protokol kesehatan yang ketat, berkumpul ya orang di objek-objek wisata tetap punya risiko yang tinggi,” ucap Wahyudi.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyatakan WFB tidak efektif mengangkat perekonomian. Trubus menilai tidak ada jaminan PNS bakal mengeluarkan anggaran konsumsi seluruhnya di Bali.

Alih-alih mengandalkan PNS, Trubus mendorong pemulihan sektor pariwisata dilakukan dengan intervensi insentif kepada wisatawan lokal. Insentif yang digelontorkan itu diklaim Trubus bisa memulihkan sektor pariwisata secara lebih merata.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana ini karena belum tentu PNS yang bekerja di sana bakal menggunakan uangnya ke pelaku ekonomi Bali. Sebenarnya untuk mendorong pariwisata yang paling efektif itu ya dengan gencar memberi insentif,” kata Trubus kepada TrenAsia.com beberapa waktu lalu. (LRD)

Berita Terkait