JAKARTA -- Pemerintah kembali memperpanjang pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan (nakes) sampai dengan akhir Juni 2022.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan perpanjangan insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.PMK tersebut mengatur tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/gratis-dosis-ketiga-udah-mulai-nih-buruan-daftar-vaksin-booster-yuk">Gratis Dosis Ketiga Udah Mulai Nih, Buruan Daftar Vaksin Booster Yuk</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/usai-oknumnya-terjerat-kasus-korupsi-exim-bank-audiensi-dengan-itjen-kemenkeu">Usai Oknumnya Terjerat Kasus Korupsi, EximBank Audiensi Dengan Itjen Kemenkeu</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/sekarang-bisa-nabung-emas-di-cimb-niaga-syariah">Sekarang Bisa Nabung Emas di CIMB Niaga Syariah</a></li></ul>PMK tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan COVID-19.“Perpanjangan insentif ini diberikan karena pemerintah memahami bahwa penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional belum berakhir sepenuhnya, bahkan kasus varian Omicron jumlahnya semakin bertambah di Indonesia, sehingga perlu diatur kembali insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi dan fasilitas PPh bagi nakes," ujar Neilmaldrin di Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022.Dia menjelaskan bahwa dalam PMK 226/2021, pemerintah memberikan dua jenis fasilitas insentif, yaitu fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan fasilitas PPh bagi sektor kesehatan.Insentif PPN tidak dipungut dan ditanggung pemerintah diberikan kepada tiga pihak dalam kegiatan penanganan pandemi COVID-19.Pertama, pihak tertentu meliputi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yaitu pihak yang memberikan sumbangan Barang Kena Pajak (BKP) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 atas impor atau perolehan BKP berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, dan peralatan perawatan pasien.&nbsp;Kedua, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19.Ketiga, wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat.Selain itu, insentif pembebasan pungutan PPh 22 diberikan juga kepada tiga pihak.Pertama, pihak tertentu meliputi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yaitu pihak yang memberikan sumbangan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 atas pembelian barang berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, dan peralatan perawatan pasien.Kedua, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas pembelian bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19.Ketiga, pihak ketiga yaitu pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah Nomor SP-3/2022 sakit, dan pihak lain untuk penanganan pandemi COVID-19 yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi kepada pihak tertentu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya."Insentif PPN dan PPh yang diberikan juga termasuk untuk impor, perolehan, maupun pembelian vaksin booster, sehingga vaksin booster dapat dinikmati gratis oleh seluruh rakyat Indonesia," imbuh Neilmaldrin.Dia menambahkan, pemerintah juga memperpanjang insentif berupa fasilitas PPh Final sebesar 0% atas tambahan penghasilan yang diterima pekerja di bidang kesehatan."Artinya tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat serta tenaga pendukung kesehatan seperti tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, dan tenaga pemulasaran jenazah, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lainnya, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%," ungkap Neilmaldrin.

RIZKY CHANDRA.png

Petugas nakes melakukan pemberian vaksin AstraZeneca pada salah satu mitra usaha GoFood usia 18+ saat peresmian Sentra Vaksinasi COVID-19 tiket.com di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

sentra-vaksinasi-usia-18-2

Petugas nakes melakukan pemberian vaksin AstraZeneca pada salah satu mitra usaha GoFood usia 18+ saat peresmian Sentra Vaksinasi COVID-19 tiket.com di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.

Pemerintah kembali memperpanjang pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan PPh bagi nakes sampai Juni 2022.

Rekomendasi

Hore! Insentif Pajak Kesehatan Diperpanjang hingga Juni 2022