JAKARTA – Ketua Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming, mendesak pemerintah agar
segera menerbitkan harga patokan mineral (HPM) nikel dengan memperhatikan biaya
produksi dan harga acuan internasional.



Menurut data yang telah
dikumpulkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), dari sekitar 30
perusahaan nikel di seluruh Indonesia, diperoleh angka rata-rata harga pokok
produksi (HPP) bijih nikel sebesar US$20.34/MT (metrik ton).



Sedangkan harga di
pasar domestik, untuk bijih nikel dengan kadar 1,8% dipatok sebesar US$20/MT
sehingga penambang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian harga produksi tersebut.



“Kami ingin pemerintah ikut
andil dengan cara mengambil jalan tengah supaya patokan HPM tidak merugikan
penambang maupun smelter,” ujarnya dalam acara diskusi “Prospek Industri Nikel
dalam Negeri” di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020.



Apabila mengacu dari harga
internasional, saat ini bijih nikel kadar 1,8% Free on Board (FoB) di Filipina
dipatok angka US$ 59-61/MT sehingga menurut Mardani, setidaknya pemerintah bisa
memberikan harga yang wajar, yakni sekitar USD 38-40/MT di pasar domestik.



Di sisi lain, Sekretaris
Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey juga mengungkapkan, larangan ekspor bijih
nikel yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020, telah menyebabkan para penambang
dalam negeri mengalami kesulitan dalam menjual produknya. Hal itu ditambah pula
dengan masalah penentuan kadar bijih nikel yang tidak boleh kurang dari 1,8%.



“Setelah ekspor
dilarang, ada 3,8 juta bijih nikel kadar 1,7% di tujuh provinsi yang saat ini
berhenti distribusinya,” ungkapnya di acara yang sama.



Besarnya kerugian yang dialami
oleh para pengusaha tambang nikel pun mencapai Rp50 triliun. Selain itu, dampak
lain juga menimpa perekonomian masyarakat, seperti para pekerja atau pemilik
warung di sekitar tambang yang berpotensi kehilangan pekerjaan akibat
pemberhentian distribusi nikel tersebut.

WhatsApp Image 2021-07-16 at 09.29.50.jpeg

segel-tongkang-640x340

JAKARTA – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming, mendesak pemerintah agar segera menerbitkan harga patokan mineral (HPM) nikel dengan memperhatikan biaya produksi dan harga acuan internasional. Menurut data yang telah dikumpulkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), dari sekitar 30 perusahaan nikel di seluruh Indonesia, diperoleh angka rata-rata harga pokok produksi (HPP) [&hellip;]

Rekomendasi

HIPMI Mendesak Pemerintah Untuk Mempertimbangkan HPM Nikel di Pasar Domestik