Jakarta- Keputusan Pemerintah membatalkan rencana kenaikan
harga gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dinilai pelaku pasar
modal bakal semakin meningkatkan ketidakpastian investasi di pengembangan
infrastruktur gas nasional termasuk menekan bisnis perseroan. Padahal sebagai
sub-holding gas, PGN memiliki tanggungjawab untuk terus membangun infrastruktur
gas bumi guna memperluas jangkauan pasar.



Kepala Riset PT Koneksi Kapital, Marolop Alfred Nainggolan
menilai pembatalan atas rencana PGN tersebut juga merugikan investor di pasar
modal. Pasalnya, ruang ekspansi bagi perusahaan plat merah ini untuk melakukan
aksi korporasi juga semakin terbatas. Sementara harga gas industri yang berlaku
saat ini tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2013.



&#8220;PGN bisnis-nya capital intensive pembangunan infrastruktur gas, artinya perlu pendanaan besar. Kalau terus mengandalkan liabilitas saja tentu nggak sehat, perlu diimbangi ekuitas yaitu laba (retained earning). Beban produksi, usaha dan bahkan beban keuangan mengalami kenaikan tiap tahun, kalau tidak ada penyesuaiaan dengan menaikan harga jual nggak sehat. Bagaimana bisa tumbuh cepat, kalau kesempatan untuk tumbuh dibatasi &#8220;jelas Marolop di Jakarta, Minggu (3/11).



Menurut Marolop kenaikan harga gas seharusnya tidak sampai
menganggu kinerja sektor industri. Selain kenaikan harganya tidak terlalu
besar, para pelaku usaha mestinya telah mengantisipasi potensi kenaikan harga
energi. Toh dibandingkan dengan sumber energi lain seperti BBM, harga gas bumi
jauh lebih efisien. 



Harga gas industri di Indonesia berkisar antara USD 10 &#8211; USD
11 per MMBTU. Harga gas industri di Indonesia juga jauh lebih rendah
dibandingkan Vietnam dan China yang industrinya sedang tumbuh pesat. Bahkan dibandingkan
harga gas rumah tangga yang berkisar Rp 6000 per m3, harga gas industri hanya
Rp 4000 per m3.



Harga gas bumi ke pelanggan industri yang tidak mencapai
tingkat keekonomian&nbsp; ini pada akhirnya
berujung pada kinerja PGN. Pasalnya mayoritas pengguna gas PGN adalah oleh
sektor industri. Sampai kuartal III 2019, laba bersih PGN mengalami koreksi
47,1% menjadi US$129,1 juta dibanding periode yang sama 2018 sebesar US$244,3
juta. Pekan lalu, saham PGN di Bursa Efek Indonesia tergerus 20,9 persen ke level
Rp 1.850 per saham.



&#8220;Intervensi pemerintah terhadap rencana kenaikan harga
gas oleh PGN ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap kepastian investasi.
Seharusnya regulator juga dapat berlaku adil, apalagi banyak investor yang
berinvestasi PGN akibat tekanan Kadin ini jadi merugi,&#8221; ujar Marolop.



Ekonom Defiyan Cori menilai tekanan Kadin terhadap
pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga gas industri menunjukkan bahwa
sektor manufaktur Indonesia lemah dan belum efisien. Mestinya, kenaikan harga
energi seperti ini sudah menjadi bagian dari mitigasi risiko bisnis, sehingga
telah diantisipasi sejak awal. 



&#8220;Dengan menekan pemerintah untuk membatalkan kenaikan
harga gas, Kadin telah bertindak sewenang-wenang. Badan usaha seperti PGN juga
punya hak untuk mengelola bisnisnya, toh PGN punya tanggungjawab untuk
memperluas pemanfaatan gas bumi di Indonesia,&#8221; ujar Defiyan.



Lebih jauh Defiyan juga menyoroti sikap pemerintah yang
cenderung merugikan pelaku hilir migas. Karena kenaikan harga gas industri ini
sejatinya berawal dari harga gas di hulu yang sudah tinggi. Sebagai contoh
harga gas Conocophillips (Pekanbaru) US$ 7,04 per MMBTU, Lapindo (Jawa Timur)
US$ 7,649 per MMBTU, Pertamina EP Benggala (Medan) US$ 8,49 per MMBTU,
Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO (Jawa Timur) US$ 7,99 per MMBTU dan Santos
(Jawa Timur) US$ 5,79 per MMBTU.



&#8220;Dengan struktur harga hulu seperti itu tidak
mungkin&nbsp; badan usaha manapun menjual di
harga yang sama dengan hulu. Selain ada banyak biaya, seperti biaya perawatan
pipa, biaya toll fee, badan usaha juga harus untung agar dapat membiayai
pembangunan infrastruktur gas lainnya yang butuh modal besar. Ini yang
diabaikan oleh Kadin,&#8221; tandasnya.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

gas-d

Jakarta- Keputusan Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dinilai pelaku pasar modal bakal semakin meningkatkan ketidakpastian investasi di pengembangan infrastruktur gas nasional termasuk menekan bisnis perseroan. Padahal sebagai sub-holding gas, PGN memiliki tanggungjawab untuk terus membangun infrastruktur gas bumi guna memperluas jangkauan pasar. Kepala Riset PT Koneksi [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

Harga Gas Hilir Tertekan, Pembangunan Infrastruktur Gas Terancam