Gugus Tugas Beri 4 Bidang Penilaian Untuk Pelonggaran PSBB

May 13, 2020, 06:56 PM UTC

Penulis: wahyudatun nisa

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. / Dok. Sekertariat Kabinet

Pemerintah menegaskan pelonggaran pembatasan sosial berskala bersar (PSBB) harus dilakukan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan melakukan penilaian terhadap sejumlah bidang atau kriteria dalam melakukan upaya pelonggaran di suatu wilayah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Pertama, upaya di bidang prakondisi dengan melalui sejumlah rangkaian serta kajian akademis yang melibatkan para pakar,” kata Doni dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020.

Doni menyebutkan para pakar itu antara lain pakar di bidang epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, dan termasuk juga pakar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan.

Menurutnya dengan ini, perhitungan-perhitungan dari hasil kajian tersebut nantinya akan ditangkap oleh pemerintah. Selain itu, gugus tuga juga akan berkerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data yang akurat.

Penilaian kedua yaitu waktu yang tepat (timing). Doni mengatakan jika suatu daerah belum menunjukkan kurva menurun apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk melakukan pelonggaran.

Doni menambahkan, timing ini juga berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah di setiap daerahnya.

“Manakala tingkat kepatuhannya kecil, tentunya pemerintah tidak boleh mengambil risiko dan ini juga menjadi bagian yang akan menjadi pedoman bagi gugus tugas dalam menyusun skenario,” ujar doni.

Selanjutnya yang ketiga adalah prioritas pelonggaran meliputi bidang pangan khususnya pasar dan restoran. Menurutnya, hal ini juga dinilai untuk menghindari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masyarakat.

Kemudian, dikatakan Doni, prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat, sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Terakhir adalah upaya di bidang koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Soal koordinasi pusat dan daerah, Doni berpesan jangan sampai nanti ketika diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan.

“Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat dan daerah ini menjadi prioritas kami,” sambung Doni.

Hingga Rabu, 13 Mei 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menembus angka 15.438 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 11.123 orang tengah dirawat, pasien sembuh mencapai 3.287 orang, dan sisanya 1.028 meninggal dunia.

Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 256.299 orang. Sedangkan pasien dalam pemantauan (PDP) mencapai 33.042 orang. Jumlah kasus tertinggi di DKI Jakarta 5.554 orang dengan pasien meninggal dunia 449 orang. (SKO)