Setelah dua kali tertunda selama dua pekan, akhirnya sidang gugatan pailit yang diajukan oleh H Infrastructure Limited (HIL) terhadap PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat digelar, Kamis (03/10/2019). Sidang perdana bernomor 46/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst tersebut baru beragendakan pembacaan permohonan gugatan HIL kepada BCK. 



Sebelum membahas ke masalah pokok gugatan, majelis hakim
mempertanyakan mengenai legalitas kedua perusahaan. Utamanya kepada HIL RO.
Mulai dari alamat perusahaan, anggaran dasar, izin usaha, hingga bentuk usaha.
“Dan direksinya juga siapa. Tolong dicatat agar disiapkan,” kata Ketua majelis
hakim kepada kuasa hukum HIL RO, Ian PSSP Siregar.



Terlepas dari masalah legal standing, kuasa hukum BCK,
Hendry Muliana Hendrawan dari AKHH Lawyers menyatakan bahwa gugatan yang
diajukan oleh HIL ini sejatinya masih prematur. Sebab ada atau tidaknya utang
dari BCK kepada HIL harus dibuktikan dulu di forum arbitrase di SIAC. Dan
pembuktian ada atau tidaknya utang tersebut merupakan ranah perdata, bukan di
kepailitan.



“Utangnya belum bisa dibuktikan ada atau tidaknya, tapi
sudah mengajukan gugatan pailit, ini yang tidak tepat. Justru sebaliknya HIL
yang punya utang ke BCK. Selain itu, HIL juga yang belum menyelesaikan
kewajibannya kepada vendor-vendor domestik di Indonesia untuk proyek Karaha,
padahal dia pemilik dan penanggung jawab proyek,” kata Hendry usai persidangan,
Kamis (3/10).



Jadi, lanjut Hendry, sangat aneh jika BCK digugat pailit
namun belum jelas apakah BCK memang memiliki utang atau tidak. Apalagi BCK juga
merupakan perusahaan yang sehat secara keuangan dan tengah menangani sejumlah
proyek infrastruktur nasional. Untuk itu ia meminta majelis hakim menolak
perkara ini.



Menurut Hendry, jika benar BCK memiliki utang sebagaimana
didalilkan dalam permohonannya, justru aneh mengapa HIL tidak mau melanjutkan
perkara di forum arbitrase SIAC (Singapore International Arbitration Center)
pada 2017 silam. Padahal di SIAC, BCK telah menanggapi permohonan tersebut dan
siap untuk menuntut balik.



Karena HIL tidak membayar biaya perkara walaupun telah
ditagih sampai 11 kali oleh SIAC, maka SIAC pun akhirnya membatalkan permohonan
perkara bernomor 401 of 2017 tersebut pada November 2018 lalu. “Kalau mereka
yakin punya piutang, seharusnya mereka berani melanjutkan arbitrase. Gugatan
kepailitan di PN Jakpus ini jelas hanya untuk merepotkan BCK saja,” tegas
Hendry. 



Seperti diketahui, HIL mengajukan gugatan kepada BCK terkait
kerjasama operasi (join operation/JO) di proyek Karaha di Jawa Barat. Dalam
proyek tersebut, porsi BCK hanya 30%, sementara HIL RO sebesar 70%.



Dalam pelaksanaan proyek, HIL dinilai tidak mampu mengerjakan
pekerjaannya, karena desain proyek mengalami penundaan dan perubahan
berkali-kali. Hal itu berpengaruh pada pembangunan konstruksi, karena pekerjaan
konstruksi yang dilakukan oleh BCK tergantung pada desain proyek tersebut.



Rencananya, sidang gugatan ini akan dilanjutkan pada Kamis
(10/10/2019) pekan depan dengan agenda pembahasan legal standing Pemohon.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Sidang gugatan pailit H Infrastructure Limited (HIL) terhadap PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) di PN Jakarta Pusat dapat Kamis (03/10/2019)

sidang

Setelah dua kali tertunda selama dua pekan, akhirnya sidang gugatan pailit yang diajukan oleh H Infrastructure Limited (HIL) terhadap PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat digelar, Kamis (03/10/2019). Sidang perdana bernomor 46/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst tersebut baru beragendakan pembacaan permohonan gugatan HIL kepada BCK. Sebelum membahas ke masalah pokok gugatan, majelis [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

Gugatan HIL Prematur, Klaim Utang Harus Dibuktikan Dahulu di Arbitrase