Gokil! Laba Bersih 'Unaudited' BUMN Tembus Rp90 Triliun di 2021

21 Februari 2022 12:29 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Fakhri Rezy

Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Erick Thohir. (Kementerian BUMN)

JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencetak kinerja moncer pada tahun 2021. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laba bersih unaudited BUMN tahun lalu mencapai Rp90 triliun.

Laba bersih BUMN ini melonjak 592,3% dibandingkan laba tahun 2020 yang hanya sebesar Rp13 triliun, atau meningkat 47,5% dari laporan laba bersih BUMN pada kuartal ketiga 2021 yang sebesar Rp61 triliun.

"Kita baru rapat secara internal, yang tadinya di tahun 2020 profit kita Rp13 triliun, di kuartal ketiga 2021 Rp61 triliun, prediksinya karena masih belum audited, itu sampai kuartal empat itu Rp90 triliun," katanya dalam wawancara dengan salah satu media nasional, Jumat, 18 Februari 2022.

Dia menegaskan bahwa lonjakan kinerja BUMN selama tahun kedua pandemi membuktikan keberhasilan perbaikan dan transformasi yang dilakukan internal BUMN.

"Ini efisiensi yang luar biasa, business model yang berjalan dengan baik terlepas dari harga komoditas lagi naik," imbuhnya.

Erick terus mendorong agar perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya melakukan transformasi bisnis dengan menekankan transparansi, profesionalisme dan proses bisnis yang benar sesuai visi "AKHLAK" yang diusungnya sejak menjabat sebagai menteri.

Dalam tahapan transformasi tersebut, salah satu hal yang selalu ditekankan adalah perampingan entitas bisnis agar BUMN berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini dilakukan guna menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat di antara sesama BUMN.

"Kita sedang mendorong bagaimana BUMN ini jumlahnya jangan terlalu banyak lagi. Dari 108 (perusahaan) kita dorong ke 41, mungkin nanti menteri berikutnya jadi 30," ungkap mantan bos klub Inter Milan.

Erick mengatakan akan mendorong agar BUMN juga semakin mandiri dan tangguh. Terutama dari sisi keuangan, BUMN harus mampu membiayai dirinya sendiri.

"Ini yang dorong juga terus di 2022, selain aksi-aksi korporasi karena kita tidak bisa mengandalkan injection atau dana pemerintah, kita harus coba lebih mandiri," ungkapnya.

Berita Terkait