Genjot Hilirisasi Industri, Pemerintah Rilis Kebijakan hingga Bangun Smelter Freeport

24 Desember 2021 09:01 WIB

Penulis: Mutia Yuantisya

Editor: Sukirno

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan groundbreaking smelter tambang tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur. Foto: BPMI Setpres/Lukas (presidenri.go.id)

JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang salah satunya adalah dengan adanya hilirisasi industri.

Hilirisasi industri penting dilakukan lantaran kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Dengan adanya hilirisasi industri, diharapkan sumber daya alam yang diekspor keluar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan hilirisasi industri di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM mendorong lebih banyak investasi ke dalam negeri. Hilirisasi industri telah dicanangkan sejak 2010 yang merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki.

Dengan adanya hilirisasi, ke depannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku melainkan barang setengah jadi atau barang jadi. Tujuan dari hilirisasi, yaitu untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri.

Hilirisasi industri menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk meminimalisir dampak dari penurunan harga komoditas. Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, maka Indonesia akan mudah terpuruk ketika nilai jual komoditas tersebut menurun.

Sebaliknya, jika Indonesia mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Selain itu, harga barang setengah jadi maupun barang jadi cenderung lebih stabil daripada harga bahan baku.

Jika nilai jual barang ekspor tinggi, maka Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), investor, maupun pendapatan negara.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Investasi/BKPM, Kamis, 23 Desember 2021, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah investor melakukan investasi di Indonesia, yaitu;

  1. Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mempermudahkan prosedur perizinan, investasi, dan ketenagakerjaan;
  2. Meluncurkan OSS-RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. OSS-RBA dibuat untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan;
  3. Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres No. 10 Tahun 2021. Dalam hal ini, jika investor berinvestasi di sektor prioritas akan mendapatkan insentif baik fiskal maupun non fiskal;
  4. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bertujuan menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan proses investasi di Indonesia menjadi semakin mudah, cepat, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga membangun infrastruktur untuk menarik lebih banyak investor.

Selanjutnya, untuk memperkuat hilirisasi Industri, pemerintah akan membangun smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hal tersebut merupakan kebijakan strategis untuk menciptakan nilai tambah pada produk tambang.

Smelter PT Freeport akan menjadi pabrik pemurnian dan pengolahan terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau ribuan ton logam tembaga. Smelter dibangun di atas lahan seluar 100 hektare dan akan ditargetkan beroperasi pada 2023.

Kementerian Investasi/BKPM menyebutkan bahwa pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia akan membuka peluang berinvestasi di Tanah Air.

Berita Terkait