Garuda Nego Utang Jatuh Tempo Rp7,5 Triliun

May 06, 2020, 09:09 AM UTC

Penulis: Sukirno

Maskapai penerbangan BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. / Facebook @garudaindonesia

Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., melakukan negosiasi dengan pemegang surat utang yang akan jatuh tempo pada Juni 2020 senilai US$500 juta setara Rp7,5 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal mengatakan perseroan tengah mengajukan permohonan dialog konstruktif dan terbuka bersama pemegang Sukuk US$500 juta yang jatuh tempo pada Juni 2020.

“Sehubungan dengan intensi Garuda Indonesia sebagai penerbit Sukuk untuk menjalin komunikasi dengan Sukukholders melalui dialog konstruktif dan terbuka,” kata dia dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020.

Rencana itu dilakukan sebagai upaya dalam memastikan keberlangsungan usaha serta pengelolaan perseroan secara proaktif di tengah ketidakpastian industri penerbangan saat ini.

Dalam laporan keuangan 2019, emiten bersandi saham GIAA tersebut memiliki utang obligasi dari penerbitan Trust Certificates yang tidak dijamin sebesar US$500 juta.

Surat utang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Garuda ini tercatat di Bursa Efek Singapura. Sukuk tersebut dirilis pada 3 Juni 2015 dengan jangka waktu 5 tahun.

Artinya pada 3 Juni 2020, surat utang ini akan jatuh tempo. Sukuk ini memiliki tingkat suku bunga tetap tahunan sebesar 5,95% dibayar setiap 6 bulanan yang dimulai 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Juni 2020

Kala itu, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) bertindak sebagai Penerima Delegasi, Agen Pembayar Utama. Per 31 Desember 2019, saldo utang obligasi syariah ini mencapai US$498,99 juta.

Pinjaman dari BRI

Sementara itu, manajemen Garuda Indonesia mengumumkan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., pada 30 April 2020.

Garuda mengantongi pinjaman dari BRI berupa pokok maksimum US$50 juta dan Rp2 triliun, serta penerimaan jasa fasilitas bank garansi (stand by letter of credit/SBLC) senilai US$200 juta.

Fasilitas pinjaman jangka pendek senilai US$50 juta itu bertenor 30 April 2020-21 Desember 2020. BRI mematok bunga LIBOR 1M+2,85%.

Kemudian, fasilitas penangguhan jaminan impor (PJI)/ketentuan kredit modal kerja impor (KMKI) dengan jangka waktu 30 April 2020-21 Desember 2020.

Utang ini mencapai Rp2 triliun dengan plafond interchangeable sehingga total outstanding penggunaan tidak boleh melebihi nilai tersebut. Di dalam fasilitas itu, juga terdapat pinjaman yang bisa digunakan oleh anak usaha Garuda, PT Citilink Indonesia maksimum Rp1 triliun.

Kemudian, fasilitas SBLC senilai US$200 juta. Kredit ini dapat ditransaksikan dengan mata uang rupiah ekuivalen US$200 juta.

Fuad menjelaskan, pinjaman dari bank BUMN itu didasari kebutuhan modal kerja Garuda dan Citilink demi menjaga kelancaran jasa penerbangan di tengah pandemi COVID-19.

“Transaksi ini ditujukan untuk modal kerja perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar, sewa pesawat, dan kegiatan lain yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama perseroan,” kata dia. (SKO)