SEMARANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi terkait penyalahgunaan hand sanitizer bantuan Kementerian Sosial yang ditempeli gambar Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani.



Sanksi tersebut tertuang dalam surat Kemendagri tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. Akmal Malik, M.Si.&nbsp;



&#8220;Dalam surat tersebut, Gubernur Jawa Tengah diminta memberikan pembinaan dan pengawasan berupa teguran kepada Bupati Klaten dalam kesempatan pertama, dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Menteri Dalam Negeri,&#8221; kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih dalam siaran persnya, Selasa, 7 Juli 2020.



Pada akhir April lalu, Bawaslu Kabupaten Klaten telah menelusuri dan mendalami peristiwa tersebut. Namun, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan memutuskan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada. 


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/anies-baswedan-tunggu-titah-jokowi-untuk-tarik-rem-darurat-hingga-lockdown/">Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ipo-akhir-juni-2021-era-graharealty-dapat-kode-saham-ipac/">IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC</a></li>
</ul>


Bawaslu Klaten menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut diduga melanggar UU N.23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah. 



Kemudian pada 9 Mei 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke Kemendagri. Kini, Kemendagri sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat yang menyebutkan beberapa larangan untuk para kepala daerah dan wakil kepala daerah.&nbsp;



&#8220;Meski hanya sanksi pembinaan dan teguran tapi setidaknya publik bisa menilai bahwa apa yang terjadi di Klaten merupakan tindakan yang dilarang,&#8221; tambah Sri Wahyu.



Sri menambahkan bahwa seorang bupati tidak diperkenankan menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan politik.&nbsp; Bawaslu Jawa Tengah juga mengimbau kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan atau tak melakukan politisasi bantuan-bantuan sosial.

ANANDA.png

Ilustrasi hand sanitizer. / Istimewa

hand

SEMARANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi terkait penyalahgunaan hand sanitizer bantuan Kementerian Sosial yang ditempeli gambar Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani. Sanksi tersebut tertuang dalam surat Kemendagri tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. Akmal Malik, M.Si. &#8220;Dalam surat tersebut, Gubernur Jawa Tengah diminta memberikan pembinaan dan pengawasan [&hellip;]

Rekomendasi

Gara-Gara Foto di Hand Sanitizer, Kemendagri Jewer Bupati Klaten