Dulu Ditolak Jonan, Kini Proyek Kereta Cepat Jokowi Bakar Duit Negara Rp4,3 Triliun

13 Oktober 2021 14:05 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Laila Ramdhini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di dua lokasi di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 18 Mei 2021. (Tangkapan layar Youtube Setkab.)

JAKARTA - Proyek milestone Presiden Joko Widodo, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kini sedang menjadi sorotan publik. Jokowi dinilai membakar duit negara setelah melakukan revisi peraturan untuk membiayai megaproyek ini.

Strategi Jokowi dalam menyelesaikan proyek ambisius ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Dalam PP tersebut, Jokowi mengizinkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa dibiayai APBN. Sebelumnya, proyek ini dikerjakan dalam skema Business to Business (B2B) antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan China.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang terdiri dari dua konsorsium.

Konsorsium Indonesia membentuk perusahan patungan bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan saham 60%. Sementara itu, konsorsium Cina dipimpin oleh Beijing Yawan HRS Co. Ltd dengan saham 40%.

Konsorsium Indonesia ada empat BUMN, yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero); PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Dalam perjalanan, proyek ini macet. Salah satunya karena diterpa pandemi COVID-19 yang membuat keuangan konsorsium BUMN Indonesia memburuk. 

Lantas, nilai proyek ini membengkak karena perusahaan patungan sudah tidak memiliki dana untuk pembiayaan.

Estimasi pembengkakan anggaran mencapai US$1,9 miliar atau setara Rp27,01 triliun (asumsi kurs Rp14.217 per dolar AS).

Nilai proyek yang awalnya hanya memakan biaya US$6,07 miliar (Rp86,19 triliun) kini menjadi sekitar US$8 miliar atau sekitar Rp113,73 triliun.

Adapun investasi proyek ini 75% bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan 25% merupakan ekuitas konsorsium BUMN Indonesia. Nilai pinjaman ke CDB sekitar US$4,5 miliar setara Rp64,72 triliun.

Pemerintah, melalui PP 93/2021 berencana mengucurkan PMN sekitar Rp4,3 triliun kepada PT KAI sebagai pemimpin konsorsium untuk melanjutkan proyek kereta cepat.

"KAI akan melakukan setoran modal porsi PTPN VIII dan Jasa Marga yang belum disetorkan, dan mengambil alih porsi saham sebesar yang belum disetorkan oleh PTPN VIII dan Jasa Marga," ungkap Jodi Mahardi, Juru Bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi pekan lalu.

Sebetulnya, dana PMN Rp4,3 triliun ini disalurkan pemerintah tahun lalu. Namun sampai saat ini masih ditahan setelah pemerintah melakukan realokasi dan refocusing APBN untuk memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, PMN tersebut akan digelontorkan untuk memenuhi ekuitas perusahaan dalam membiayan proyek Jakarta-Bandung.

Nantinya, KAI akan mendapatkan suntikan Rp440 miliar, kemudian WIKA 240 miliar, Jasa Marga Rp540 miliar dan PTPN VIII Rp3,14 triliun.

"Jadi, rencana ada PMN Rp4,3 triliun untuk pemenuhan base equity capital," katanya.

Bakar Duit Negara

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah keliru sejak awal.

Selain biayanya yang sangat mahal untuk skala investasi Indonesia, proyek jalur sutra China ini juga memakan biaya perawatan yang besar.

Menurut Agus, keuangan Indonesia sangat tidak memungkinkan untuk membiaya sekaligus merawat operasi proyek raksasa tersebut.

Lagipula, setelah proyek ini selesai dikerjakan, belum tentu masyarakat mau menggunakan jasa transportasi kelas wahid tersebut.

Karena itu, dia mengatakan bahwa PMN yang digelontorkan Jokowi ke dalam proyek ini sebagai ajang bakar-bakar duit semata.

"Saya dari awal sudah menyatakan, banyak tulisan saya tentang tidak persetujuan saya untuk pembangunan kereta cepat karena terlalu mahal. Kemudian juga yang mau naik siapa, karena konsep dan itu menyalahi Perpres 107 (2015)," ujar Agus dalam sebuah wawancara, dikutip Rabu, 13 Oktober 2021.

Dia mengatakan pernah diminta Jokowi untuk bertemu di Istana Negara pada tahun 2016 untuk membicarakan konsep proyek tersebut.

Kepada Jokowi, dia mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sangat mahal dan pemerintah akan mengambil risiko buruk baik selama proses pengerjaan maupun setelah proyek ini selesai nantinya.

"Saya dipanggil Pak Presiden pada bulan Mei 2016. Saya tanya pada Pak Presiden, 'sebetulnya ini ide siapa sih, konsep seperti ini?'. Jawaban Bapak Presiden, 'itu ide saya, Mas, jadi bangsa yang besar kita harus membutuhkan teknologi tinggi dan saya memilih kereta cepat karena dibantu China'," kata Agus.

Agus juga mengkhatirkan bahwa proyek kereta cepat ini hanya membuang-buang duit negara. Hal itu karena pengembalian biaya (cost recovery) dari proyek ini belum dipastikan dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara, beban biaya perawatan terus meningkat.

"Lalu kapan kembalinya? Itu ada hitung-hitungannya. Karena saya punya proposal yang dibuat oleh Jepang dan proposal yang dibuat oleh China," terang Agus.

"Kalau yang dibuat oleh Jepang itu kan, ini kan proyek Jepang lalu diminta paksa oleh pemerintah diberikan pada China. Ini bukan pakai tender, sehingga hitungannya bunganya 0,5 persen per tahun. Yang China ini dibuatnya 6 persen," sambungnya.

Pada 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah menolak memberikan izin untuk proyek super Presiden Jokowi tersebut.

Menurut Jonan, proyek ini menjadi beban pemerintah seandainya mangkrak. Jonan juga menolak kalau megaproyek kereta cepat Jokowi ini menggunakan APBN.

"Harus pakai swasta, tidak boleh pakai APBN," kata Jonan.

Optimistis Sesuai Target

Sementara itu, GM Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya mengatakan KCIC tetap optimistis proyek ini bisa selesai pada akhir 2022.

 “Saat ini kami bersama dengan konsorsium kontraktor melakukan percepatan pembangunan di seluruh titik pembangunan. Termasuk juga melakukan persiapan sebagai readiness to operation. Harapannya target operasi akhir 2022 bisa terwujud,” katanya dikutip dari situs KCIC.

Untuk mewujudkan target tersebut, Mirza memaparkan bahwa saat ini PT KCIC sedang melakukan upaya efisiensi.

“Perlu diketahui jika saat ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan project cost ke initial budget di tahap pembangunan yang masih berlangsung. Semangat efisiensi di berbagai aspek kita gaungkan. Tentu saja harapan kami pembengkakan biaya bisa ditekan semaksimal mungkin," katanya.

Dia menjelaskan biaya tak terduga dalam proyek ini muncul karena ada beberapa hal yang ditemukan saat pembangunan berlangsung. 

Di antaranya saat proses pengadaan lahan, pengerjaan relokasi fasos dan fasum, pekerjaan variation order, financing cost, dan pekerjaan lain yang memang harus dilakukan untuk kebutuhan proyek.

Lebih detil, Mirza mencontohkan beberapa hambatan saat melakukan pembebasan lahan. Diantaranya adalah karena terdapat beberapa hal yang membutuhkan koordinasi multi-sektor.

“Salah satu contohnya ketika melakukan pembebasan lahan, namun ternyata di dalamnya terdapat banyak jaringan seperti jaringan listrik, air, gas dan lainnya, kami harus melakukan koordinasi multi-sektor untuk melakukan relokasi. Pengadaan lahan tidak bisa dilakukan sebelum relokasi fasos fasum dilakukan," terangnya.

Mirza memamparkan proses pengadaan lahan adalah salah satu hambatan yang paling berat untuk proyek KCJB, karena di dalamnya terdapat pengerjaan relokasi fasos dan fasum, relokasi SUTT PLN, jalan akses, hingga auxilarry building yang belum didetailkan dalam perencanaan.

Saat ini progress KCJB sudah mencapai 78,42%. PT KCIC akan terus menggenjot percepatan proyek KCJB ini agar dapat beroperasi sesuai target.

“Saat ini PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pemilik proyek KCJB terus melakukan beragam upaya percepatan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung. Pengerjaan dilakukan di 234 titik konstruksi secara bersamaan. Target pengoperasian KCBJ adalah akhir tahun 2022,” katanya.

Dirut KAI Didiek mengatakan pembangunan proyek ini memiliki konsesi selama 50 tahun dan dapat diperpanjang.

Namun karena proyek ini molor, pada kajian Januari 2021 ada pembengkakan biaya senilai US$ 2,28 miliar, yang disebabkan keterlambatan penyerahan lahan untuk proyek tersebut, sehingga berdampak pada pembengkakan biaya.

"September 2020 sudah ada indikasi cost overrun terkait keterlambatan daripada project ini," kata Didiek awal September lalu.

Berita Terkait