Dukung Borobudur Jadi Destinasi Prioritas, Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Terpadu

21 Mei 2021 14:30 WIB

Penulis: Reza Pahlevi

Candi Borobudur segera dibuka kembali setelah ditutup selama 3 bulan. / Pixabay

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sejumlah infrastruktur terpadu daerah pariwisata super prioritas (DPSP) Borobudur.

Pembangunan ini juga sejalan dengan pelestarian kawasan tersebut sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site).

Infrastruktur terpadu ini mulai dari konektivitas, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk. Pembangunan ini pun nantinya mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ada tiga hal pendukung kawasan sekitar Candi Borobudur. Pertama adalah akses jalan tol maupun nontol yang mempermudah wisatawan menuju kawasan Borobudur.

“Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan,” ujarnya dalam rapat koordinasi (rakor) pengembangan DPSP Borobudur di Magelang, Kamis, 20 Maret 2021.

Kedua, adalah ketersediaan tempat persinggahan bagi wisatawan di kawasan tersebut. Basuki mengatakan pihaknya telah membangun sebanyak 785 pondok wisata (homestay) untuk itu.

“Bantuan diberikan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus mendorong pengembangan usaha,” jelasnya.

Ketiga, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga telah membangun jaringan perpipaan untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Borobudur dengan kapasitas 30 liter/detik dan 300 Sambungan Rumah (SR).

Selain itu, dibangun juga Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di 12 desa serta penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan seluas 12,5 hektare untuk pengelolaan persampahan skala regional.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penataan kawasan DPSP Borobudur dan wilayah Joglosemar ini memerlukan  penanganan berkelanjutan dengan memperhatikan rencana induk secara terpadu.

“Diperlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur menjadi pariwisata berkualitas,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Luhut juga mengatakan ada 15 isu pengembangan DPSP Borobudur yang harus diselesaikan tahun ini. Isu-isu tersebut mencakup komponen atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung yang kualitasnya harus terus dijaga.

Saat ini, Kementerian PUPR telah membangun 4 gerbang pintu masuk yang sekaligus berfungsi sebagai penanda fisik. Keempat gerbang ini adalah Gerbang Blondo sebagai pintu masuk dari arah Semarang, Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta, Gerbang Kembanglimus dari arah Purworejo, dan Gerbang Klangon dari arah Kulon Progo.

Selain itu, sudah dilakukan juga pemindahan area parkir dan pedagang dari Zona 2 di Kompleks Candi Borobudur seluas 8,4 ha ke Zona 3 di Lapangan Kujon seluas 10,74 ha.

Di kawasan baru ini, akan ada juga pelataran, kios cindera mata/kuliner, miltipurpose hall, galeri edukasi, taman batu, lansekap/hutan tanaman langka, ruang kreatif, feeder shuttle, area parkir, dan pendopo.(RCS)

Berita Terkait