Dugaan Korupsi Rp40 Triliun, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Digeledah dan Kini Naik ke Penyidikan

January 19, 2021, 05:16 PM UTC

Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto

Peserta BP Jamsostek mengantre untuk melakukan klaim melalui Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) di kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek, Jakarta, Jum’at, 10 Juli 2020. Seiring dengan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi Covid-19, klaim BPJS Ketenagakerjaan turut melonjak. Pencairan tabungan di BP Jamsostek menjadi alternatif untuk mendukung daya beli pekerja yang tergerus. Sementara dalam rangka adaptasi kebiasaan baru dan untuk memutus penyebaran virus corona, BP Jamsostek telah menerapkan protokol pelayanan secara daring dan tanpa pertemuan secara fisik. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas dugaan korupsi pengelolaan dana PT Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Print-02/F.2/Fd2/01/2021, kasus ini kini ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Leonard Ebenezer mengungkapkan, hari ini bakal dilakukan pemeriksaan kepada 10 orang saksi. Selanjutnya, pada Rabu, 20 Januari 2021, Kejagung bakal melakukan pemeriksaan kepada 10 saksi lainnya.

“Adapun 20 orang saksi merupakan pejabat dan karyawan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta,” terang Leonard dalam siaran persnya, Selasa, 19 Januari 2021.

Terkait penyidikan tersebut, tim penyidik telah melakukan penggeledahan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan sejak Senin, 18 Januari 2021. Hasilnya, Kejagung telah menyita sejumlah data dan dokumen milik BPJS.

Direktur Penyidikan Japidsus Febrie Adriansyah menerangkan, pengungkapan kasus BPJS Ketenagakerjaan ini berawal dari rangkaian penyelidikan yang panjang. Selama penyelidikan, kata dia, tim menemukan adanya dugaan pengelolaan dana investasi yang menyimpang.

Kasus korupsi itu merujuk pada dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yang dialokasikan dalam bentuk saham dan reksa dana.

“Transaksinya banyak, sampai Rp40 triliun,” pungkas Febrie. (SKO)