Dua Menteri Jokowi Terlibat Skandal Pandora Papers, Apa Saja Bisnis Offshore Mereka?

05 Oktober 2021 17:30 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Rizky C. Septania

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri). (Kolase/TrenAsia.)

JAKARTA -- Dua nama menteri Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam laporan Pandora Papers, sebuah kolaborasi oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) dan mitra media yang mencakup The Washington Post dan The Guardian yang dirilis baru-baru ini.

Laporan tersebut didasarkan pada apa yang mereka gambarkan sebagai 11,9 juta catatan yang bocor dari 14 perusahaan di industri jasa keuangan lepas pantai (offshore), yang menggambarkan bagaimana orang kaya menyembunyikan aset mereka. Lebih dari 600 jurnalis di 117 negara mengerjakan laporan itu.

Pandora Papers menjalin hubungan aktivitas lepas pantai dengan lebih dari dua kali lebih banyak politisi dan pejabat publik seperti halnya Panama Papers, sebuah laporan memberatkan tentang industri perbankan lepas pantai yang dirilis oleh konsorsium jurnalisme lima tahun lalu.

Makalah Pandora mencakup informasi tentang lebih dari 330 politisi dan pejabat publik dari lebih dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin negara saat ini dan sebelumnya. Laporan ini menjadi topik pemberitaan internasional sejak Minggu, 2 Oktober lalu.

Dua nama menteri Jokowi yang disebut dalam laporan Pandora Papers adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kedua pejabat senior pemerintah ini disebut menyembunyikan aset mereka di luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri.

Airlangga mengatakan kepada Majalah Tempo, bahwa dia tidak mengetahui perusahaan cangkang di British Virgin Islands (BVI) bernama Breedon Limited yang diduga didirikannya. Perusahaan itu didirikan pada tahun 1996.

Dari penelurusan Google, nama perusahaan cangkang ini tidak muncul. Belum diketahui apakah perusahaan ini bagian dari Breedon Group plc, sebuah perusahaan bahan konstruksi Inggris yang berkantor pusat di Breedon on the Hill, Leicestershire, Inggris.

Sementara itu, juru bicara Luhut membenarkan bahwa Luhut pernah menjabat di sebuah perusahaan yang terdaftar di Panama, Petrocapital SA, dari tahun 2007-2010.

Perusahaan itu didirikan pada 2006 oleh Edgardo E. Dia dan Fernando A.Gil.

Salah satu bidang usaha Petrocapital S.A adalah minyak dan gas bumi dengan memiliki modal disetor senilai US$5 juta setara Rp71,33 miliar

"Bapak Luhut yang saat itu tidak menjabat di pemerintahan, mengundurkan diri dari perusahaan tersebut karena kendala terkait kondisi geografis, budaya dan kepastian investasi dan memutuskan untuk fokus bisnis di Indonesia," ungkap juru bicara Luhut mengutip Straits Times, Selasa, 5 Oktober 2021.

Menurut ICIJ, laporan ini memperlihatkan ada kesenjangan kaya-miskin yang semakin tajam di dunia, yang diperburuk oleh pandemi dan telah meningkatkan kebencian tentang hak istimewa orang kaya di banyak negara.

Total Kekayaan Rp79.895 Triliun

ICIJ mencatat perkiraan kekayaan yang disembunyikan di negeri suaka pajak mencapai US$5,6 triliun atau sekitar Rp79.895 triliun (asumsi kurs Rp14.267 per dolar AS).

Kekayaan itu berasal dari 14 penyedia layanan lepas pantai yang dokumennya membentuk kumpulan data Pandora Papers beroperasi di wilayah yurisdiksi seperti Singapura, Swiss, Panama, Uni Emirat Arab, Kepulauan Virgin Inggris, dan Vietnam. Mereka menarik klien dari lebih dari 200 negara dan wilayah.

Melansir New York Times, ada sekitar 300 politisi dari 90 negara disinggung dalam dokumen tersebut menyembunyikan harta melalui perusahaan offshore.

Salah satu nama yang paling disoroti adalah Raja Yordania Abdullah II yang memiliki perusahaan di surga pajak untuk mengumpulkan properti senilai US$100 juta dari Malibu, California hingga Washington AS, laludi London, Inggris.

Disebutkan juga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang diduga terlibat transaksi properti senilai ratusan juta di Inggris. Dia sendiri telah lama dituduh korupsi di negara yang dipimpinnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga dihubungkan dengan beberapa file dalam dokumen Pandora Papers.

Selain itu, mantan PM Inggris Tony Blair juga disebut dalam laporan itu. Dia menghindari membayar bea materai dari properti jutaan pound di London, ketika dia dan istri membeli perusahaan lepas pantai miliknya.

Sejumlah pejabat di Chile, Montenegro, Lebanon, Brazil juga disebut dalam laporan ini.

Celah Industri Jasa Keuangan

ICIJ menyebut bahwa sektor industri jasa keuangan membantu orang kaya mengaburkan aset mereka dan secara legal meminimalkan pajak yang seharusnya mereka bayar.

Aset-aset mereka diselubungi oleh perusahaan anonim atau perusahaan cangkang, yang mana perusahaan yang tidak diharuskan mengidentifikasi pemiliknya.

Di beberapa negara, tidak ada persyaratan peraturan untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan apa yang disebut pemilik manfaat properti, dimana orang-orang secara langsung mendapat manfaat dari properti meskipun nama orang lain terdaftar sebagai pemiliknya.

Penggunaan celah Beneficial Ownership ini memungkinkan pemilik sebenarnya untuk bersembunyi di balik lapisan catatan hukum yang sulit atau tidak mungkin untuk diurai.

Misalnya, pemilik perusahaan A dapat diidentifikasi sebagai perusahaan B, dan pemilik perusahaan B dapat diidentifikasi sebagai perusahaan C, dan seterusnya.

Mereka juga menggunakan rekening luar negeri hingga perwakilan luar negeri untuk membeli ratusan juta dolar properti di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri dengan mengorbankan warga negara mereka.

Banyak orang kaya mungkin memiliki alasan yang sah untuk secara hukum melindungi pengungkapan tentang aset, misalnya untuk melindungi mereka dari rekanan yang tidak bermoral atau pemerasan, atau untuk memastikan warisan bagi keturunan mereka.

Namun para pendukung transparansi keuangan yang lebih besar mengatakan sistem itu disalahgunakan, rentan terhadap korupsi dan dibangun untuk keserakahan. Sebagian besar industri jasa keuangan lepas pantai tidak diatur. Beberapa bankir, auditor dan akuntan yang bekerja di industri adalah mantan pejabat yang mengetahui celah dalam sistem keuangan.

"The Pandora Papers mengungkapkan cara kerja dunia keuangan bayangan, memberikan jendela ke dalam operasi tersembunyi dari ekonomi lepas pantai global," kata Komisi Independen untuk Reformasi Perpajakan Perusahaan Internasional, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Paris ketika menyambut baik laporan ICIJ.

Disebutkan sistem "memungkinkan beberapa orang terkaya di dunia dan perusahaan multinasional untuk menyembunyikan kekayaan mereka dan dalam beberapa kasus membayar pajak sedikit atau tidak sama sekali."

Berita Terkait