DPR Minta BPS Sediakan Data Taraf Hidup Masyarakat Demi Bansos

May 06, 2020, 05:05 AM UTC

Penulis: Aprilia Ciptaning

Petugas Kementerian Sosial melakukan pengecekan paket sembako di Jakarta Selatan Rabu 22 April 2020 lalu. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sutarduga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data hasil sensus penduduk terkait penyaluran bantuan sosial pemerintah.

Menurutnya, BPS dapat menyediakan gambaran dan pemetaan data mengenai masyarakat yang membutuhkan dengan melihat tingkat pendapatan dan kebutuhan hidup minimum.

“BPS bisa mendata kebutuhan makanan untuk setiap keluarga, juga potensi wilayah yang bisa dikembangkan untuk memproduksi kebutuhan pangan,” ujarnya dalam siaran tertulis di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020.

Data tersebut, lanjutnya, dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, diharapkan dapat menegakkan kedaulatan pangan nasional.

“Tentu harapannya tidak terjadi kekurangan bahan pangan akibat pandemi COVID-19,” kata Eriko.

Dalam situasi sulit seperti ini, ia mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya krisis pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), ungkapnya, memprediksi skenario terburuk ancaman kelaparan yang akan dirasakan hampir 1 miliar penduduk dunia, terutama bagi 55 negara berkembang yang paling berisiko.

“Bukan tidak mungkin Indonesia akan terkena imbas adanya pembatasan perdagangan oleh negara penghasil pangan seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos), per 4 Mei 2020 bansos di wilayah DKI Jakarta telah disalurkan kepada 757.542 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 79,9% dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Setelah menyelesaikan penyaluran bansos tersebut, pemerintah rencananya akan melanjutkan penyaluran untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk 600.000 penerima KPM. (SKO)