DPR Kecam Cara Pemerintah Tanggulangi Permasalahan Depo Plumpang

JAKARTA - DPR mengecam cara pemerintah dalam menanggulangi permasalahan Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara pascakebakaran hebat.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai koordinasi pemerintah untuk menanggani korban ledakan Depo Pertamina Plumpang sangat acak-acakan.

Ungkapan itu dimaksudkan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo.

Sementara, beberapa hari sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir malah berencana memindahkan Depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo.

Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban. Sehingga informasi yang sampai ke warga menjadi simpang-siur.

"Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang, di mana pernyataan Wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar melalui keterangan pers, Selasa, 8 Maret 2023.

• 70 Persen Dana IPO Saptausaha Gemilangindah (SAGE) Akan Digunakan untuk Bayar Utang
• BI Terapkan Kebijakan Intervensi Pasar di Tengah Kebijakan Hawkish The Fed
• 5 Sebab Anda Jadi Korban Ghosting

Mulyanto bahkan meminta Presiden Jokowi untuk menegur Luhut. Sebab ini tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan serta etika politik yang baik. “Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik.”

Sebelumnya, Wapres bersama Menteri BUMN memberikan arahan kepada pimpinan Pertamina agar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ke lahan Pelindo, yang relatif jauh dari pemukiman masyarakat. Sehingga operasi objek vital negara tersebut tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.

Sementara itu, Luhut malah menyatakan sebaliknya kepada awak media. Ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar Depo Plumpang, bagaimana pun caranya. Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.

"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," tegas Mulyanto.