JAKARTA – Komisi VI DPR mendukung langkah Kementerian <a href="https://www.trenasia.com/aksi-erick-thohir-34-merger-14-dibubarkan-sisa-41-bumn/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</a> untuk menggabungkan seluruh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo I, II, III, dan IV.



Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menuturkan, dengan adanya holding tersebut, diharapkan bisa menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandardisasi. Sehingga, layanan di satu pelabuhan tidak berbeda dengan pelabuhan lainnya di Indonesia.



Tak hanya itu, menurutnya adanya penggabungan operator dari seluruh pelabuhan di Indonesia, bisa membuat kualitas layanan logistik di Tanah Air semakin meningkat.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


Pasalnya, selama ini Indonesia tertinggal dalam layanan logistik dibandingkan dengan negara-negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia. Sehingga biaya logistik Indonesia cukup besar.



Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), berbeda dengan Malaysia yang hanya 13% dari PDB. Menurutnya, besarnya biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara.



“Dalam proses holdingisasi Pelindo, Kementerian BUMN bisa memilih salah satu Pelindo untuk menjadi holding perusahaan dengan memperhatikan pengalaman dan kualitas layanan mereka selama ini, khususnya dalam menangani pelabuhan utama yang berhubungan dengan layanan pelayaran Internasional,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 2 Maret 2021.



Kendati, dia mengingatkan jangan sampai adanya holding ini berdampak pada keberlangsungan usaha anak dan cucu perusahaan Pelindo. Selain itu, merger Pelindo ini jangan sampai mengorbankan tenaga kerja.



Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, menuturkan wacana merger Pelindo yang ingin menyatukan PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV.



&#8220;Keinginan kita, Pak Jokowi, tol laut itu akan makin cepat terlaksana ketika ide besar membangun sebuah kekuatan, menyatukan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV dalam sebuah perusahaan, dimerger,&#8221; kata Arya Sinulingga, pada siaran YouTube Kementerian BUMN RI. (SKO)

Kapal melintas didekat crane bongkar muat peti kemas di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

bongkar-muat-peti-kemas-tanjung-priok-4

Komisi VI DPR mendukung langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggabungkan seluruh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo I, II, III, dan IV.

Rekomendasi

DPR Dukung Holding BUMN Pelindo