DJKN Kemenkeu Gandeng BSI, Fasilitasi Layanan Perbankan Syariah

20 Agustus 2021 11:30 WIB

Penulis: Rizky C. Septania

Editor: Rizky C. Septania

Dirut BSI Hery Gunardi dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban usai menandatangani Nota Kesepahaman (BSI)

JAKARTA – Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah. 

Kerja sama akan mewujudkan pengelolaan keuangan di DJKN Kemenkeu untuk perekonomian yang produktif melalui layanan lelang yang transparan, akuntabel dan adil.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, penandatanganan Nota Kesepahaman kedua belah pihak merupakan wujud kolaborasi untuk mendukung peningkatan ekosistem industri halal nasional melalui produk dan jasa layanan perbankan sesuai prinsip syariah.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat mendukung kegiatan usaha serta mampu memberikan solusi keuangan syariah kepada DJKN Kementerian Keuangan sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan di masa mendatang, yang bermanfaat untuk masyarakat dan Indonesia” kata Hery dalam siaran pers yang diterima. 

Isi kesepakatan meliputi pemanfaatan produk dana, pembiayaan dan layanan jasa perbankan BSI terkait layanan lelang dan rekening pemerintah, pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan seperti Electronic Chanel (E-Channel) BSI dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Awal kerja sama BSI dengan DJKN Kemenkeu terkait payroll ASN DJKN di Aceh dan layanan rekening virtual account untuk wilayah Aceh. Sebagai gambaran, sampai Juni 2021, capaian kinerja lelang eksekusi BSI secara nasional sebesar Rp 12,11 miliar dengan target Rp 583,1 miliar sampai akhir 2021. Sebagai informasi, DJKN Kemenkeu  
mempunyai 3.939 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di seluruh Indonesia.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan kerja sama lanjutan antara DJKN dengan ex-legacy bank syariah BUMN. Ia berharap sinergi ini memberi manfaat yang lebih besar untuk perekonomian nasional

“BSI sudah menjadi mitra dari DJKN sejak sebelum merger. Semoga menjadi momentum bagi kita semua dalam memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah di DJKN Kemenkeu. Kami mengapresiasi BSI yang sudah bekerja sama, semoga bisa berjalan baik, lancar, efektif dan optimal,” ujar Rionald.

BSI selalu ingin memberikan solusi terbaik untuk seluruh segmen, baik korporasi, ritel maupun UMKM. Kedepannya siap berkolaborasi dan sinergi dengan semua pihak untuk memperluas ekosistem digital syariah Indonesia, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang menginginkan produk keuangan syariah handal dan canggih.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah, BSI memiliki produk dan layanan unggulan antara lain tabungan wadiah tanpa biaya administrasi, pembiayaan rumah dan kendaraan dengan angsuran tetap hingga jangka waktu pembiayaan dan margin yang kompetitif, kartu pembiayaan (kartu kredit syariah), pembiayaan UMKM , gadai emas serta beragam produk lainnya yang dilengkapi layanan digital BSI mobile sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan mudah kapan pun dan di mana pun.

BSI berhasil menorehkan kinerja impresif sepanjang semester 1-2021 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp 1,48 triliun, naik 34,29 persen secara year on year (yoy). Mencatat pertumbuhan jumlah user mobile banking yang signifikan, menembus 2,5 juta pengguna. Sampai semester 1-2021, BSI telah menyalurkan pembiayaan UMKM mencapai Rp 36,8 triliun, memiliki porsi 22,9 persen dari total pembiayaan. [Me1]

Tulisan ini telah tayang di hallomedan.co oleh Dinda Marley pada 19 Aug 2021 

Berita Terkait