Dirut KRAS Diusir DPR, Begini Cerita Proyek Blast Furnance yang Merugi Rp12,75 Triliun

15 Februari 2022 21:30 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Rizky C. Septania

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim saat berbincang dalam program Podcast OmFin Channel di Kantor Redaksi TrenAsia.com. (TrenAsia.com)

JAKARTA -- Insiden pengusiran di ruang sidang parlemen kembali terjadi. Kali ini dialami Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Silmy Karim saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 14 Februari 2022.

Pimpinan Sidang Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mengusir Dirut KRAS lantaran menginterupsi pembicaraannya. Silmy pun pamit dari ruang sidang setelah didesak oleh anggota Komisi VII DPR.

Awal mula insiden itu terjadi ketika Bambang menanyakan masalah yang terjadi di pabrik blast furnace atau tanur tiup milik KRAS.

Pabrik ini rencananya menghasilkan 1,2 juta ton hot metal dan pig iron per tahun yang mana produk akhirnya adalah slab metal.

Dia mengaku bingung karena semangat awal pembangunan pabrik ini sangat bagus untuk memperkuat industri baja dalam negeri.

Namun, dalam perjalannnya pembangunan pabrik ini malah mangkrak hingga merugikan dan membebani keuangan perusahaan. Kerugian keuangan ditaksir mencapai US$850 juta setara Rp12,75 triliun.

"Padahal proyek blast furnance dalam upaya menekan bahan baku iron ore (bijih besi) dan menghemat biaya produksi karena penggunaan bahan baku lokal," tukasnya.

Dia menilai bahwa investasi besar-besaran untuk membangun fasilitas blast furnance menyimpang dari visi Presiden Joko yang ingin membangun kekuatan produk bahan baku lokal guna menekan impor baja yang semakin tidak terkendali.

Hingga kuartal III-2021, volume impor baja mencapai 4,3 juta ton, atau naik 20% year on year (yoy). Porsi impor baja terbesar adalah jenis baja coronet yang mencapai 1,33 juta naik 63% yoy.

"Terjadinya impor baja yang tidak terkendali tersebut akan berdampak pada tingkat utilisasi industri baja nasional," ujarnya.

Dia menduga ada kesalahan dalam proses bisnis di proyek blas funance tersebut. Bahkan, secara blak-blakan, Bambang menduga ada dugaan korupsi yang dilakukan pejabat perusahaan dalam proyek tersebut.

"Ini jangan sampai kita maling teriak maling. Jangan (sampai) kita ikut bermain pura-pura nggak ikut bermain", pungkasnya.

Bambang mencontohkan Kimin Tanoto, pengusaha yang diduga menjadi dalang dan pelaku mafia impor besi baja dan pemalsu label Standar Nasional Indonesia (SNI). Tanoto telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto," katanya.

"Di sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel bukan Ketua IISIA (Indonesia Iron and Steel Industry Association)," timpal Silmy.

"Anda tolong hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok Anda kayaknya nggak menghargai Komisi (VII). Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini Anda keluar," tandas Bambang.

"Baik, kalau memang harus keluar, kita keluar," jawab Silmy.

Silmy belum merespons pertanyaan TrenAsia.com mengenai insiden tersebut.

Proyek Blast Furnance

Sebelum kisruh terjadi, Silmy menjelaskan kepada Komisi VII mengenai progres proyek blast furnance. Dia menyebut, proyek ini mulai didiskusikan pada tahun 2008.

Pada tahun 2009, proses pengadaan proyek mulai dikerjakan. Setelah itu, dilakukan penandatanganan kontrak Engineering Procurement Construction (EPC) pada 2011 antara PT Krakatau Engineering (PT KE) dengan Capital Engineering and Research Incorporation Limited (MCC-CERI).

Total biaya kontrak yang ditandatangani sebesar US$334,9 juta setara Rp4,78 triliun untuk MCC-CERI dan Rp1,81 triliun untuk PT KE. Biaya kontrak total mencapai Rp6,9 triliun dari total investasi Rp8,5 triliun.

Proyek blast furnace complex (BFC) ini mencakup Sintering Plant, Coke Oven Plant, Blast Furnace dan Hot Metal Treatment Plant dengan kapasitas produksi 1,2 juta metrik ton hot metal dan pig iron per tahun.

Tahun 2012, proyek ini mulai dibangun yang ditandai dengan groundbreaking. Tujuh tahun dikerjakan, proyek ini beroperasi secara komersial pada 11 Juli 2019. 

Sayangnya, hanya beroperasi lima bulan, proyek ini akhirnya dihentikan pada 14 Desember 2019 karena dinilai merugi.

"Setelah beroperasi kami menghitung antara produk yang dihasilkan dengan harga jual tidak cocok hitungan, dengan kata lain rugi. Dengan izin Kementerian BUMN, konsultasi BPK, dengan kajian lembaga independen, kita putuskan dihentikan operasinya," terangnya.

Adapun harga slab produksi sebesar US$742 per ton sedangkan harga slab di pasar hanya sebesar US$476 per ton. Di sisi lain, harga hot rolled coil (HRC) US$629 per ton.

Silmy mengatakan jika terus dioperasikan maka akan menggerus kinerja keuangan KRAS selama lima tahun sehingga memerlukan tambahan modal kerja hingga US$2,5 miliar setara Rp35,75 triliun.

Silmy menjelaskan salah satu penyebab tidak efisiennya pabrik ini adalah tidak adanya fasilitas basic oxygen furnance karena semula menggunakan jalur eletric arc furnance (EAF) yang sudah digunakan Krakatau Steel.

EAF adalah tanur listrik yang menggunakan busur listrik sebagai pemanasnya. Busur listrik diperoleh dari reaksi elektrode dengan elektrode atau elektrode dengan cairan besi. Elektrode menghasilkan busur listrik dengan suhu peleburan sekitar 3.000 derajat Celcius.

"Sehingga dalam satu proses kehilangan atau pertambahan biaya yang mengakibatkan adanya selisih biaya jika melewati jalur basic oxygen furnance dengan jalur memodifikasi yang lama," papar Silmy.

Silmy menuturkan bahwa untuk melakukan modifikasi EAF, perusahaan membutuhkan dana sekitar US$100 juta. Namun berhubung KRAS mulai memasuki periode restrukturisasi utang akibat proyek blast furnance, akhirnya Kementerian BUMN menganjurkan agar proyek tanur tiup diselesaikan secara hukum.

Perusahaan pun menyerahkan beberapa informasi kepada Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dugaan penyimpangan atau korupsi dalam proyek blast furnance sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam waktu dekat, akan ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan Kejagung.

"Ini untuk mengurangi risiko kita karena uang yang masuk ke project ini sudah terlalu banyak," pungkas Silmy.

Dia pun bersyukur bahwa setelah dilakukan proses restrukturisasi, KRAS selama dua tahun berturut-turut membukukan kinerja positif setelah selama satu dekade terjebak dalam kondisi keuangan yang buruk.

Hingga Oktober 2021, KRAS mencetak laba bersih sebesar Rp1,05 triliun. Pencapaian ini melanjutkan tren positif yang mulai didapatkan perseroan sejak tahun 2020 saat membukukan laba bersih Rp339 miliar.

Laba perseroan ini juga tercatat meningkat 23,1% dibandingkan laba kuartal ketiga 2021 yang mencapai Rp853 miliar.

Silmy menyampaikan bahwa saat ini perusahaan sedang dalam proses penjajakan mencari investor asing untuk mengoperasikan kembali fasilitas blast furnance dengan melakukan upaya optimalisasi proses arsitektur produksi fasilitas hulu iron and steel making.

Fasilitas blast furnance milik KRAS direncanakan akan ditambahkan rute basic oxygen furnance (BOF) sehingga rute produksi menjadi lebih efisien.

Perusahaan juga sedang mengkaji dan menyiapkan term commercial terkait tawaran dari konsorsium untuk menyewa dan mengoeprasikan fasilitas iron and steel making.

"Ada dua hal dalam proyek blast furnance, yang pertama dari sisi komersial yaitu mencari partner, yang kedua adalah dalam konteks penegakan hukum," ungkap Silmy.

Berita Terkait