Dirut Garuda Indonesia Buka Suara soal Rencana Pembentukan Panja oleh DPR

17 Februari 2022 11:38 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Fakhri Rezy

Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kanan) dan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra (kedua kanan) bersiap mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR dengan agenda restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 November 2021. (Foto: Ismail Pohan/TrenAsia)

JAKARTA -- Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra menyambut positif rencana pembentukan panitia kerja (Panja) penyelamatan Garuda Indonesia yang diusulkan Komisi VI DPR RI.

Panja tersebut diharapkan bisa memberikan dukungan politik yang positif dan konstruktif terhadap upaya restrukturisasi dan transformasi yang sedang dijalankan maskapai penerbangan pelat merah nasional.

"Kita positif dan dukung (pembentukan Panja)," katanya singkat ketika dihubungi TrenAsia.com, Kamis, 17 Februari 2022.

Dia mengatakan bahwa perusahaan saat ini tengah fokus melakukan restrukturisasi melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Upaya ini berlangsung hingga 21 Maret 2022 setelah diperpanjang sejak 22 Januari lalu.

Selama proses ini, perusahaan melakukan negosiasi intensif dengan para lessor dalam mengoptimalkan strategi restrukturisasi agar selaras dengan langkah tranformasi bisnis dan pemulihan kinerja perseroan.

"Fokus tersebut yang salah satunya dilakukan melalui penyesuaian alat produksi terhadap proyeksi kebutuhan pasar di era kenormalan baru sesuai dengan strategi jangka panjang yang tertuang dalam business plan perusahaan kedepannya," imbuh Irfan.

Dia optimistis bahwa kesepakatan yang dicapai dengan para lessor selama proses PKPU bisa menjadi sinyal positif bagi akselerasi pemulihan kinerja Garuda Indonesia yang turut dicapai melalui negosiasi dan komunikasi yang berlangsung konstruktif dan solid dengan mengedepankan kepentingan seluruh pihak.

"Langkah ini diyakini juga menjadi optimisme tersendiri bagi Garuda Indonesia di tengah langkah pemulihan kinerja yang saat ini juga tengah dioptimalkan melalui proses PKPU yang masih berjalan," ungkapnya.

Senada dengan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun menyambut positif rencana pembentukan Panja penyelamatan tersebut.

Dia menyebut pembentukan Panja merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.

"Panja merupakan komitmen dan tindaklanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun Rapat Dengar Pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI," ujar Erick, Rabu, 16 Februari 2022.

Erick menegaskan Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda Indonesia.

Salah satu persoalan pelik yang dihadapi emiten berkode saham GIAA ini adalah utang yang terus membengkak. Hingga Januari 2022, utang GIAA tercatat sebesar US$13,8 miliar setara Rp198 triliun.

Jumlah utang ini merupakan nilai utang yang diajukan oleh lebih dari 470 kreditur kepada perseroan hingga batas waktu pendaftaran klaim pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 5 Januari.

Erick mengatakan Komisi VI DPR selanjutnya akan mengawal proses transformasi dan restrukturisasi utang yang sedang dilakukan Garuda Indonesia saat ini.

Transformasi menjadi keharusan agar mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 dan juga menatap prospek bisnis pascapandemi.

Tak hanya itu, lanjut dia, Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di GIAA.

"Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," ungkapnya.

Sementara itu, Komisi VI DPR mengatakan bahwa Panja yang dibentuk telah disetujui oleh mayoritas fraksi. Rencana pembentukan Panja pun telah diusulkan dalam rapat dengan Dirut Garuda Indonesia dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo pada November 2021.

Ketua Panja Martin Manurung mengatakan pihaknya nantinya akan bekerja tidak hanya mendalami masalah manajemen pada internal perusahaan, tetapi juga mendalami opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian BUMN.

"Kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier untuk bisa tetap mengudara sebagai maskapai kebanggaan nasional," katanya di Jakarta, Rabu kemarin.

Berita Terkait