Dikejar Target Energi Bersih 2025, Kementerian ESDM Kebut Pengembangan PLTS dengan 3 Cara ini

22 Agustus 2021 10:36 WIB

Penulis: Ananda Astri Dianka

Editor: Amirudin Zuhri

Proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) milik PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). (itmg.co.id)

JAKARTA – Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memaparkan, pemerintah mengebut pengembangan listrik tenaga surya dengan tiga pendekatan.

"Matahari ini kan ada di manapun. Dari segi potensi, matahari ini sangat membantu menuju net zero emission. Bisa dibilang surya merupakan pilihan ekspansi (EBT) yang tak terbatas," kata Dadan dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu 22 Agustus 2021.

Dalam proses pengembangan PLTS ini, pemerintah memiliki tiga pendekatan. Pertama, PLTS Skala Besar dengan target pembangunan 4,68 Giga Watt (GW) setara dengan reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 6,97 juta ton CO2e. 

Kedua, target PLTS Terapung di 271 lokasi setara 26,65 GW dengan reduksi emisi GRK sebesar 39,68 juta ton CO2e.

"Kita sudah punya contoh yang baik dari PLTS Terapung Cirata dan kita ingin memiliki proyek kelanjutannya. Apalagi isu dari pengadaannya hampir minim," ujar Dadan.

Ketiga, pengembangan PLTS Atap dengan target mencapai 3,61 GW atau setara menurunkan emisi GRK 5,4 juta ton CO2. "Kami sudah melakukan kajian melihat dari sisi pemanfaatan ekspor-impor dengan prinsip 1:1," beber Dadan.

Dadan meluruskan prosedur ekspor-impor listrik PLTS Atap dengan prinsip dimaksud. Berdasarkan hasil survei internal, hasil produksi listrik dari PLTS Atap tidak seluruhnya masuk ke jaringan PT PLN (Persero). 

"Misalnya dari produksi listrik 100 kWh, kalau di rumah tangga hanya 24 persen masuk ke PLN. Sementara untuk industri, angkanya lebih kecil lagi antara 5-8 persen karena di produksi sendiri," tegasnya.

Ia pun menampik skema ekspor-impor PLTS Atap yang dinilai dapat finasial PLN terganggu. "Jadi PLN bukan mengalami kerugian, tapi sisi pendapatannya berkurang. Pemerintah sudah menghitung itu. Makanya kami dorong untuk melakukan perbaikan dari sisi jam operasi pembangkit," ungkap Dadan.

Melalui proses pendekatan tersebut, pemerintah meyakini bahwa pangsa pasar PLTS akan tumbuh lebih cepat sehingga membantu percepet bauran EBT 23% di 2025. 

"Saya punya keyakinan kalau kita punya market 500 MW setahun di dalam negeri. Industri hulunya akan masuk ke sini dan di saat yang sama bisa meningkatkan dari sisi Tingkat Komponen Dalam Negeri.”

Dadan mengungkapkan, sementara ini rencana penambahan kapasitas PLTS dalam draf RUPTL 2021-2030 setidaknya mencapai sekitar 5 gigawatt (GW). 

Berita Terkait