Dihantam Ledakan Kasus COVID-19, Total Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Naik 6,4 Persen Jadi Rp744,75 Triliun

19 Juli 2021 12:30 WIB

Penulis: Muhamad Arfan Septiawan

Editor: Rizky C. Septania

Sejumlah Pegawai Kecamatan Batuceper Kota Tangerang sedang menyiapkan dan memasak di Dapur umum kecamatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, kegiatan tersebut guna meringankan masyarakat yang sedang menjalankan isolasi mandiri, Minggu 18 Juli 2021. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menambah total anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Akibat tekanan ekonomi yang disebabkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, total anggaran PEN naik 6,4% dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun.

“Tambahan Rp55,2 triliun ini bakal ditunjang dengan refocusing. Prioritas kami tentu membantu penanganan COVID-19 dan membantu dunia usaha bangkit kembali,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, dikutip Senin, 19 Juli 2021.

Lebih rinci, anggaran pos perlindungan sosial (perlinsos) naik dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Pos anggaran ini terdiri dari program bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai (BST), bansos sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, bantuan kuota internet, hingga kartu pra-kerja.

Kemudian, pos anggaran kesehatan merangkak naik dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun. Dana pos ini meliputi program insentif tenaga  kesehatan (nakes), penyediaan obat COVID-19, hingga pembangunan rumah sakit (RS) darurat.

Sri Mulyani menyatakan dua pos anggaran itu yang bakal digenjot realisasinya oleh pemerintah. Harapannya, anggaran PEN bisa mempercepat penanganan COVID-19 dan menjamin kebutuhan masyarakat miskin yang paling terdampak COVID-19.

Lalu, pos anggaran program prioritas juga ditambah Rp900 miliar dari Rp117,04 triliun menjadi RP117,94 triliun. Dana ini menjadi sumber belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengakselerasi penanganan COVID-19.

Di sisi lain, Sri Mulyani memangkas dana program dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan dukungan korporasi dari Rp171,77 triliun menjadi Rp161,2 triliun.

“Dukungan UMKM kami fokuskan pada kredit penjaminan modal kerja, bukan pada pemberian bantuan tunai,” ucap Bendahara Negara.

Terakhir, ada pos insentif dunia usaha yang anggarannya tidak diotak-atik Sri Mulyani. Total anggaran insentif dunia usaha masih sebesar Rp62,83 triliun. Program ini mencakup insentif perpajakan bagi dunia usaha.

Berita Terkait