Dewan Pengawas SWF Diumumkan Minggu Depan

January 14, 2021, 04:32 PM UTC

Penulis: Ananda Astri Dianka

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyerahkan tanggapan pemerintah atas pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Rapat Paripurna menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-Undang serta menetapkan perpanjangan waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin menyampaikan, pengumuman anggota dewan pengawas (dewas) lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) ditergetkan berlangsung minggu depan.

Kabar terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyerahkan Surat Presiden RI  No R-03/Pres/01/2021 yang berisi nama-nama dewas LPI kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa, 12 Januari 2021.

“DPR nampaknya menyambut baik jadi akan segera diumumkan insyaallah minggu depan,” kata Masyita dalam webinar, Kamis, 14 Januari 2021.

Sebagai informasi, dewas terdiri dari lima orang yakni Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan tiga orang yang berasal dari kalangan profesional.

Dewas terpilih nantinya akan langsung membentuk sejumlah komite, termasuk komite untuk membentuk dewan direktur. Dewan direktur yang berjumlah lima orang juga akan dipilih dari kalangan profesional.

Masyita menambahkan, di antara dewan direktur dengan dewas terdapat suatu komite yang berisikan para ahli. Para ahli di sini juga bisa berisikan gabungan dari mitra investasi strategis. Misalnya investor yang masuk ke pendanaan utama dari SFW.

“Jadi representasi dari investor strategis bisa masuk ke komite tersebut dan bisa memberikan masukan day to day,” jelasnya.

Akan tetapi, ia memastikan pengambilan keputusan dalam LPI berdasarkan bisnis. Di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan modal untuk semua aset yang ada di LPI dan semua investor, terutama pemilik LPI yakni Indonesia.

“Ini tentunya dilakukan secara profesional sesuai dengan standar internasional.”

Target Operasi

Masyita menambahkan, pemerintah menargetkan LPI sudah dapat beroperasi sebelum kuartal I-2021 selesai.

Sebagaimana diketahui, modal awal yang digelontorkan pemerintah mencapai US$5 miliar atau setara Rp75 triliun. Dana tersebut berasal dari ekuitas APBN 2021 sebesar US$2 miliar dan transfer aset BUMN sebesar US$3 miliar.

Dengan modal awal sebanyak itu, Sri Mulyani mengatakan LPI akan mampu menarik atau mengelola investasi yang masuk ke Tanah Air sekitar Rp 225 triliun atau tiga kali lipat dari modal awal.

Berita Terkait