Defisit APBN Oktober 2021 Capai Rp548,9 Triliun, Masih Sehat?

26 November 2021 15:01 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Laila Ramdhini

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin, 20 September 2021. (Ismail Pohan/TrenAsia)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Oktober 2021 mencapai Rp548,9 triliun. Defisit Oktober 2021 menurun 28,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Jadi kita melihat dari postur APBN ini ada perkembangan yang memang sesuai dengan keinginan kita yaitu menjadi lebih sehat namun tetap bisa menopang dan mendorong dan mendukung pemulihan ekonomi," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 25 November 2021.

Pada September 2021, APBN mengalami defisit sebesar Rp452 triliun. Defisit APBN terus meningkat dari Agustus sebesar Rp383,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan untuk Oktober 2021 pendapatan yang berhasil diperoleh negara mencapai Rp1.510 triliun atau 86,6% dari target pendapatan APBN Rp1.743,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.058,9 triliun, atau sekitar 74,8% dari target APBN Rp2.750 triliun.

Realisasi belanja Oktober 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp1.354,8 triliun.

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 3,29%, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,74%.

Di sisi lain, keseimbangan primer Indonesia pada Oktober 2021 mencapai Rp266,9 triliun, meningkat 55,6% dibandingkan dengan tahun lalu dan meningkat 42,2% terhadap APBN.

Pembiayaan anggaran juga mengalami penurunan menjadi Rp608,3 triliun dari tahun lalu Rp926,3 triliun, atau menurun 34,3% yoy. Pembiayaan utang tercatat sebesar Rp645,8 triliun atau baru sekitar 54,9% dari target APBN Rp1.177,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan pembiayaan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp668,7 triliun, atau 55,4% dari target APBN sebesar Rp1.207,3 triliun. Sementara dari pinjaman sebesar Rp22,9 triliun.

Selanjutnya, untuk pembiayaan investasi tercatat sebesar Rp96,7 triliun atau 52,4% dari target APBN Rp184,5 triliun.

"Ini artinya kita tidak membutuhkan pengeluaran surat utang apabila tidak dibutuhkan," terang Sri Mulyani.

Di sisi lain, dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA) juga ikut turun menjadi Rp54,9 triliun dari tahun lalu Rp161,5 triliun. Dana ini juga lebih kecil dari September sebesar Rp169,9 triliun.

"Ini menggambarkan postur APBN kita masih bekeja laur biasa keras, namun pemulihan ekonomi telah menopang konsolidasi dan pemulihan APBN juga," ungkap Sri Mulyani.

Indikator Ekonomi Membaik

Sri Mulyani mengatakan beberapa indikator kunci pemulihan ekonomi mulai terlihat. Misalnya, indikator konsumsi dan produksi terkini menunjukkan penguatan yang solid seiring pengendalian pandemi COVID-19 yang membaik di Indonesia.

Optimisme konsumen terus menguat tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 113,4 atau tumbuh 43,5% karena dipengaruhi oleh membaiknya aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat.

Indeks penjualan ritel juga diperkirakan membaik pada Oktober, sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. 

Sementara itu, indeks nilai belanja mandiri pada akhir Oktober tercatat sebesar 115,2 atau menguat 15% diatas level pra pandemi.

Pada sisi produksi, PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2021 kembali mencatatkan rekor yaitu 57,2. Impor bahan baku dan barang modal yang tumbuh sangat tinggi sebesar 55,8% dan 29,4% menunjukkan adanya aktivitas produksi domestik yang terjaga.

Sementara, pertumbuhan konsumsi listrik secara tahunan juga tetap menunjukkan level positif pada Oktober utamanya pada sektor bisnis dan industri.

“Kita harus menjaga agar mobilitas masyarakat kita yang mulai baik, PMI yang membaik, dan konsumen confidence nya membaik ini tidak disertai kenaikan Covid sehingga kita tetap bisa menjaga pemulihan ini," pungkas Sri Mulyani.

Dia berharap di kuartal keempat APBN bisa dilaksanakan secara optimal, terutama dari sisi belanja baik itu belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja dari pemerintah daerah yang masih sangat besar sekali. Dia pun mendorong agar belanja negara ini dapat dieksekusi dengan optimal pada bulan-bulan terakhir ini.

"Kita berharap seluruh pemerintahan fokus untuk mengeksekusi belanja ini, sambil tetap menjaga tata kelola, sambil menjaga agar tidak dikorupsi, sambil tetap dijaga dari sisi akuntabilitasnya, sehingga seluruh belanja negara betul-betul bisa dirasakan masyarakat dan bermanfaat bagi pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Berita Terkait