Defisit APBN 2020 Capai 6,09 Persen, Kemenkeu: Relatif Lebih Kecil dari Negara Lain

12 Januari 2021 10:35 WIB

Penulis: Ananda Astri Dianka

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas Laporan dan Pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN TA 2019. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjelaskan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 sebesar 6,09% masih terbilang relatif kecil dibandingkan dengan negara ASEAN dan anggota G20.

Angka realisasi sementara APBN Indonesia  tercatat defisit sejumlah Rp956,3 triliun atau 6,09% dari produk domestik bruto (PDB). Realisasi defisit tahun lalu juga tercatat lebih rendah daripada asumsi dalam Peraturan Presiden 72/2020 yakni 6,34%.

“Meskipun relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, APBN kita telah bekerja sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi,” kata Febrio dalam keterangan pers terkait Kinerja APBN 2020, Senin, 11 Januari 2021.

Faktanya, seluruh dunia kompak mengalami tekanan ekonomi yang sangat siginifkan hampir tahun lalu akibat pandemi. Walhasil, ratusan negara mengalami kontraksi ekonomi dua kuartal berturut-turut alias resesi dan pembekakkan defisit atas APBN masing-masing.

Tercatat, defisit Malaysia mencapai 6,5% dari PDB, Filipina 8,1%, India 13,1%, Jerman 8,2%, Perancis 10,8%, dan Amerika Serikat 18,7% dari PDB.

Bantalan Ekonomi

Meski bengkak di atas 6%, APBN 2020 berperan sebagai bantalan ekonomi dan sosial masyarakat yang terimbas pandemi. Untuk itu, APBN perubahan 2020 dirancang untuk membantu sektor kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi, termasuk UMKM, dunia usaha, dan Pemda.

Febrio merinci, belanja bantuan sosial ifokus untuk menjaga daya beli masyarakat dengan membantu konsumsi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program bantuan sosial. 

Misalnya, melalui program keluarga harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan Bansos Tunai.

Sementara dukungan UMKM dilakukan dalam bentuk Subsidi Bunga UMKM, Penjaminan Kredit UMKM, dan Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM). 

Dengan disalurkannya program-program ini di tahun 2020, belanja bantuan sosial tumbuh tinggi mencapai 82,3% secara tahunan.

Berita Terkait