Defisit 6 Persen, APBN 2020 Tekor Rp956,3 Triliun

January 06, 2021, 08:29 PM UTC

Penulis: Ananda Astri Dianka

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat hadir pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2020. Raker tersebut membahas asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau setara dengan 6% dari produk domestik bruto (PDB).

Defisit ini tercatat lebih rendah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Perpres 72/2020) sebesar 6,34% terhadap PDB atau senilai Rp 1.039,2. Ia menjelaskan, paparan tersebut adalah laporan tutup buku dari Kementerian Keuangan sementara yang belum diaudit.

“Masih lebih rendah dari yang kami tulis di Perpres 72/2020. Namun, memang defisit ini lebih besar dari undang-undang awal yang kami desain yakni Rp307,2 triliun atau 1,76%,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2020 secara virtual, Rabu, 6 Januari 2020.

Dari segi penerimaan, pos pajak mencatat pendapatan senilai Rp1.070 triliun atau 89,3% dari target terbaru APBN 2020. Jumlah ini juga lebih rendah 19,7% dari penerimaan pajak 2019.

Sebaliknya, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp212,8 triliun atau 3,5% melampaui target Perpres 72/2020. Apabila membandingkan dengan realisasi pada 2019, pos kepabeanan dan cukai kontraksi 0,3%.

Kabar baik dilanjutkan oleh pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menembus 115% dari target Perpres 72/ 2020. Tepatnya, PNPB 2020 berhasil meraup Rp338,5 triliun, namun jumlah ini masih 17,2% lebih sedikit dari 2019.

Dari segi belanja, total belanja dalam APBN 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun, atau 94,6% dari target. Realisasi ini tercatat lebih besar 12,2% dibandingkan dengan belanja pada 2019.

“Pos belanja APBN memang terus kita optimalkan untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial semasa pandemi tahun lalu,” tambahnya.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat senilai Rp1.827,4 triliun atau 92,5% dari target dalam Perpres 72/2020 dan 22,1% melampaui nilai pada 2019. Di samping itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp762,5 triliun atau 99,8% dari target dan 6,2% lebih rendah dari 2019. (SKO)