COVID-19 Mengkhawatirkan di Sejumlah Negara, Pemerintah Kaji Waktu Karantina

05 Juni 2021 19:30 WIB

Penulis: Ananda Astri Dianka

Pekerja dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) beraktivitas di The Green Hotel, Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 24 September 2020. Hotel ini mengajukan untuk tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 ke pemerintah kota Bekasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) karena sudah berpengalaman dijadikan tempat isolasi sebelumnya. Dengan menyediakan total 90 kamar di dua lantai hotel ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA — Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah masih terus mengkaji kebijakan karantina untuk pelaku perjalanan internasional dari sejumlah negara.

Pertimbangannya, Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan data beberapa negara yang mengalami eskalasi kasus cukup tinggi. Sehingga perlu segera diantisipasi dengan pengetatan, termasuk dalam penerapan karantina.

“Eskalasi kenaikan kasus COVID-19 di beberapa negara, membuat pemerintah harus menyiapkan antisipasi kebijakan,” kata Susiwijono dalam keterangsn tertulis, Sabtu 5 Juni 2021.

Saat ini sesuai SE Satgas dan beberapa ketentuan lain, karantina untuk pelaku perjalanan internasional masih 5X24 jam. Hanya pelaku perjalanan yang dari India atau melewati India saja yang ditetapkan karantina selama 14X24 jam.

Untuk pelaku perjalanan dari negara lain, termasuk Pakistan dan Filipina, masih belum diputuskan utk karantina 14X24 jam. Keputusan penerapan karantina untuk pelaku perjalanan internasional mempertimbangkan semua aspek.

“Ada pertimbangan baik dari sisi pengendalian COVID-19, dari sisi ekonomi maupun hubungan kenegaraan kita,” tambahnya.

Karena itu, pemerintah sedang membahas dan masih belum memutuskan kebijakan perpanjangan durasi karantina dari 5×24 jam menjadi 14×24 jam bagi pelaku perjalanan dari negara yang sedang mengalami krisis COVID-19.

Keputusan ini masih dibahas lebih lanjut dalam rapat rutin di Komite PC-PEN yang setiap minggu dilaporkan di Ratas Kabinet untuk mendapatkan arahan. (RCS)

Berita Terkait