Burden Sharing Berlanjut, BI Bantu APBN 2022 Rp244 Triliun

24 Agustus 2021 12:44 WIB

Penulis: Muhamad Arfan Septiawan

Editor: Laila Ramdhini

PII Indonesia mencatat kewajiban neto US$280,8 miliar atau setara 25,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat sebesar US$256,6 miliar atau 22,8% dari PDB. / Bank Indonesia

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) bakal melanjutkan skema burden sharing pembelian Surat Berharga Negara (SBN) pada 2022 senilai Rp244 triliun. Angka ini naik 13% dibandingkan komposisi pembelian SBN oleh BI pada tahun ini yang hanya Rp215 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembelian SBN oleh BI memiliki dua klaster. Klaster pertama memiliki nilai Rp40 triliun pada 2022.

“Klaster A ini menjadi sumber dana penanganan kesehatan yang meliputi pendanaan program vaksinasi dan penanganan kesehatan,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa, 24 Agustus 2021.

Selanjutnya, klaster kedua senilai Rp184 yang ditujukan untuk program perlindungan sosial masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Dua klaster pembelian SBN ini bakal menggunakan suku bunga acuan BI tenor 3 bulan atau suku bunga yang lebih rendah dari pasar.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan adanya burden sharing tidak akan mengganggu independensi bank sentral. Selain itu, skema ini juga tidak bakal mempengaruhi BI dalam perumusan kebijakan moneter.

“Kerja sama ini tidak pernah mengurangi independensi BI dan kemampuan BI untuk melaksanakan kebijakan moneter yang prudent," jelas Perry.

Pembelian SBN, lanjut Perry, tidak bakal mengguncang nilai tukar rupiah. Dirinya beranggapan SBN yang dibeli BI merupakan instrumen yang marketable.

"SBN marketable dan tradable, jumlahnya terukur sehingga ini kami bisa lakukan untuk kemampuan BI untuk melakukan stabilisasi nilai tukar maupun inflasi," kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah diwakili Menkeu Sri Mulyan dan bank sentral oleh Gubernur Perry Warjiyo menyepakati skema burden sharing untuk menambah defisit anggaran negara karena COVID-19.

Burden sharing adalah  skema menanggung beban bersama antara pemerintah, yakni Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal, dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Tujuannya, untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional karena dampak COVID-19.

Skema burden sharing ini pernah diterapkan saat krisis moneter 1997-1998. Kala itu otoritas moneter mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembacaan Nota Keuangan 2022 menyatakan target pendapatan negara pada tahun depan bisa menyentuh Rp1.840,7 triliun.

Sementara, belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.708,7 triliun. Proyeksi ini naik tipis dibandingkan target dalam APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN pada 2022 dipatok sebesar Rp868 triliun atau setara 4,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah juga telah menyepakati asumsi makro pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencakup inflasi sebesar 2%-4%. Lalu, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,32%-7,27%.

Berita Terkait