Bu Sri Mulyani, Mengapa Anggaran Kesehatan Malah Dipangkas Saat Pandemi Belum Reda?

05 September 2020 10:04 WIB

Penulis: Ananda Astri Dianka

Petugas mengambil sampel darah warga yang mengikuti Mobile Rapid Test (tes bergerak) yang diadakan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.  Tes cepat secara massal ini diadakan untuk mendeteksi paparan virus corona di masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi zona merah COVID-19. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (UNS) Hartono, Tonang Dwi Ardyanto mengatakan kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran di bidang kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 bukan tindakan tepat.

Pengalihan anggaran kesehatan ditengarai akibat rendahnya penyerapan di sektor tersebut, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian distribusi dana PEN.

“Membingungkan, penyerapan dana masih terkendala verifikasi. Sebaiknya yang menghambat pencairan itu yang diatasi, bukan justru dianggap tidak akan terserap anggarannya,” kata Tonang pada TrenAsia.com, Jumat, 4 September 2020.

Dalam alokasi PEN 2021, pemerintah memangkas lebih dari tiga kali lipat anggaran PEN di sektor kesehatan menjadi  Rp25,40 triliun dari sebelumnya sebesar Rp87,55 triliun.

Sebelumnya, Direktur Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani membantah adanya pemangkasan anggaran kesehatan dalam PEN, namun lebih ke optimalisasi anggaran.

“Intinya tidak ada istilah dipotong. Semua dimanfaatkan secara maksimal untuk program PEN,” sanggah Askolani.

Realisasi Rendah

Hingga kini, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran PEN secara keseluruhan mencapai Rp211,6 triliun atau 30,4% dari total Rp695,2 triliun. Sedangkan penyerapan di sektor kesehatan masih rendah yakni Rp13,9 triliun dari total Rp87,55 triliun.

Kebijakan ini semakin tidak diterima jika dilihat dari perkembangan penyebaran COVID-19 dalam dua minggu terakhir yang terus mencetak rekor di atas 3.000-an orang sehari.

Tonang menyebut eskalasi ini bukan berasal dari masifnya kapasitas pemeriksaan PCR, namun murni hasil penularan.

Dengan tingginya kasus, Tonang menilai seharusnya penyerapan anggaran makin tinggi, sebab peningkatan kasus berimbas pada meningkatnya layanan.

Anggaran juga bisa diserap oleh penambahan kapasitas pemeriksaan PCR. Dengan begitu, pertambahan kasus benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya.

Realitasnya, laporan pada 24-30 Agustus 2020, kapasitas PCR sehari hanya mencapai 18.000-an atau sekitar 46% dari target.

Indikator Pengendalian

Untuk memperjelas target dan realisasi penyerapan anggaran, Tonang menjelaskan sudah ada 24 indikator pengendalian COVID-19 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan 413/2020.

“Lebih baik analisisnya berbasis indikator-indikator tersebut, diuraikan dengan terbuka. Sehingga jelas mana yang belum tercapai dan pasokan anggaran perlu ke sana,” imbuhnya.

Lebih lanjut Tonang berharap pemeirntah dapat memberikan perhatian lebih pada bidang kesehatan, termasuk soal anggaran. Pasalnya, pandemi C0VID-19 sangat mencerminkan ketidaksiapan sektor kesehatan di Indonesia.

“Minimal sebaiknya tidak ada pemangkasan untuk menunjukkan semangat dan komitmen pemerintah terhadap bidang kesehatan dalam pengendalian COVID-19.”

Adanya pemangkasan dana justru memberi impresi bahwa pandemi sudah selesai. Akibatnya, pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. (SKO)

Berita Terkait