Jakarta &#8211; &nbsp;Bantuan
langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dipastikan tidak akan
tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga
Harapan (PKH). 



&#8220;BLT dana desa hanya dikhususkan untuk masyarakat yang
terdampak ekonomi akibat virus corona penyebab COVID-19,&#8221; kata Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melalui
siaran pers Selasa 8 April 2020.



Halim mengatakan yang berhak mendapatkan bantuan langsung
tunai dana desa adalah yang terdampak ekonomi akibat COVID-19, kemudian
kehilangan pekerjaan atau buruh harian seperti kuli bangunan yang terdampak
COVID-19.



Menurut Halim, pendataan penerima bantuan langsung tunai
dari dana desa akan dilakukan tiga orang dari rukun tetangga. Mereka kemudian
akan membangun kesamaan persepsi apakah calon penerima bantuan memang orang
yang tidak mampu akibat COVID-19.



Halim meyakini kepala desa dan RT lebih mengetahui kondisi
di wilayahnya dan bisa melakukan hal itu. Pemerintah desa, relawan desa,
masyarakat, tokoh adat, pemuda, hingga karang taruna juga akan mengikuti proses
pendaftaran dan verifikasi calon penerima, sehingga tidak tumpang tindih dengan
bantuan sosial lain.



&#8220;Jadi kami yakin benar mereka mengerti, jangan sampai
tumpang tindih. Inspektorat di daerah juga turut mengawasi,&#8221; tuturnya.



Karena itu, Halim menjamin penerima Program Keluarga
Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan Kartu Prakerja tidak akan mendapatkan
bantuan langsung tunai dana desa.



Total dana desa yang akan dialihkan menjadi bantuan langsung
tunai mencapai Rp24,47 triliun atau sekitar 30 persen dari total anggaran dana
desa yang dialoksikan dalam APBN 2020 sebesar Rp72 triliun. Bantuan langsung
tunai dana desa akan diberikan kepada 12,48 juta keluarga miskin penerima
manfaat.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

ilustrasi: Pejabat RT setempat memberikan paket sembako kepada warga RW.04 Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2020). Kementerian Sosial bersama Pemprov DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya menyalurkan 5023 paket sembako untuk warga Kelurahan Jatipadang, Jakarta Selatan yang terdampak COVID-19. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

bantuan-sembako-untuk-warga-5

Jakarta &#8211; Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). &#8220;BLT dana desa hanya dikhususkan untuk masyarakat yang terdampak ekonomi akibat virus corona penyebab COVID-19,&#8221; kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melalui siaran pers [&hellip;]

Rekomendasi

BLT Dana Desa Dijamin Tidak Tumpang Tindih dengan Bantuan Lain