Biaya Pelayaran Hanya 20 Persen dari Ongkos Logistik Nasional

03 November 2021 14:01 WIB

Penulis: Aprilia Ciptaning

Editor: Laila Ramdhini

Progam tol laut adalah pelayaran yang mengangkut perjalanan orang dan barang logistik menyusuri pulau-pulau dari barat hingga timur Indonesia. / Bumn.go.id

JAKARTA – Penyesuaian biaya pengangkutan kontainer (freight) domestik dinilai masih wajar dan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pelayaran. Hal ini karena perusahaan pelayaran masih mengeluarkan biaya operasional yang tinggi.

Biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan pelayaran ini antara lain biaya solar yang naik lebih dua kali lipat sejak pertengahan tahun 2021. Ini juga yang mengakibatkan biaya operasional ke sejumlah pelabuhan tujuan naik tinggi. Selain itu, perusahaan pelayaran juga masih harus menata kembali bisnisnya akibat dampak pandemi selama lebih dari 1,5 tahun ini.  

"Biaya pelayaran kontainer itu hanya bagian kecil dari total biaya logistik. Hanya sekitar 15-20 persen, sementara komponen biaya terbesar justru ada di darat, hingga 50 persen," ujar Saut Gurning, Pengamat kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) akhir pekan lalu.  

Menurut Saut, industri pelayaran domestik memiliki peran strategis dalam sistem logistik nasional mengingat wilayah Indonesia adalah kepulauan. Penyesuaian freight domestik juga menjadi bagian dari upaya pemulihan industri pelayaran tersebut. Pasalnya perusahaan pelayaran memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi dampak pandemi yang luarbiasa besar.

Ia mencontohkan freight ekspor-impor yang naik ratusan bahkan ribuan persen, tergantung negara tujuan. Sementara di dalam negeri, perusahaan pelayaran praktis tidak banyak melakukan penyesuaian harga mengingat situasi ekonomi Indonesia yang menurun tajam.  Dampaknya, proses pemulihan sektor pelayaran pun menjadi tidak mudah.

"Lebih dari setahun ini perusahaan pelayaran domestik dituntut untuk mampu bertahan menghadapi tantangan pandemi. Salah satunya adalah tidak menaikkan freight antar pulau. Jadi perusahaan pelayaran domestik itu sudah banyak berkorban selama pandemi ini. Kalau sekarang mereka melakukan penyesuaian freight ke beberapa pelabuhan tujuan, itu masih bisa dipahami," ujarnya.

Lebih jauh Saut mengatakan, efisiensi logistik sesungguhnya masih terbuka untuk dilakukan. Kuncinya adalah memangkas biaya-biaya logistik di darat. Ia mencontohkan banyaknya komponen biaya sejak barang diangkut dari tempat pemilik barang menuju pelabuhan hingga sampai ke lokasi tujuan.      

“Efisiensi bisa dilakukan melalui standarisasi SOP menuju pelabuhan, digitalisasi layanan, integrasi pelabuhan hingga service excellent sebagai standar layanan logistik. Jika biaya-biaya di darat bisa lebih efisien, tentunya akan berdampak secara menyeluruh terhadap biaya logistik kita,” jelas Saut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan digitalisasi akan menjadi salah satu kunci dalam menurunkan biaya logistik. Adanya national logistic ecosystem (NLE) dinilainya akan dapat menyeleraskan supply and demand  lalu lintas barang. Karena itu, lanjut Airlangga, penguatan infrastruktur digital harus menjadi prioritas disamping pengembangan infrastruktur kapal dan pelabuhan.

Menurut Airlangga, saat ini dunia sedang menghadapi ketidakseimbangan antara supply and demand dalam angkutan laut. Terutama terkait dengan ketersediaan kontainer yang terbatas. Sementara logistik kapal antarnegara terus meningkat permintaannya disaat masih banyak pelabuhan mengalami botlleneck akibat pandemi.

"Situasi ini harus dapat segera diantisipasi, termasuk oleh pelayaran domestik. Digitalisasi akan mendorong terciptanya efisiensi logistik," kata Airlangga saat menjadi pembicara Virtual Expo Maritim Indonesia yang digelar Indonesian National Shipowner' Association (INSA) pekan lalu.

Pada forum yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan dunia sedang menghadapi kenaikan biaya logistik yang sangat tinggi. Sekitar 25% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dihabiskan untuk biaya logistik. Dua faktor penyebab tingginya biaya logistik tersebut adalah infrastruktur dan efisiensi. Untuk itu, Arsjad mendorong agar segera terjadi peralihan transportasi darat ke transportasi laut.

"Urbanisasi yang terjadi secara cepat di luar Jawa telah mendorong kebutuhan logistik semakin tinggi. Karena itu sangat penting untuk Indonesia mempercepat peralihan transportasi darat dengan proses transportasi laut di Jawa dan Sumatra, dua pulau dengan populasi terbesar. Karena itu efisiensi komponen biaya logistik di darat menjadi sangat mendesak," jelasnya.

Berita Terkait