JAKARTA &#8211; Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk <a href="https://www.trenasia.com/jadi-ini-alasan-pemerintah-beri-diskon-pajak-mobil-dan-properti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kredit properti</a>, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka (down payment/DP) untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.



Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021 yang berlaku efektif 1 Maret 2021.



&#8220;Keputusan tersebut merupakan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi,&#8221; kata Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi dalam keterangan pers, Selasa, 2 Maret 2021.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/tandingi-telkomsel-dan-indosat-smartfren-segera-luncurkan-jaringan-5g/">Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/bangga-48-ton-produk-tempe-olahan-ukm-indonesia-dinikmati-masyarakat-jepang/">Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang</a></li>
</ul>


Penyesuaian kebijakan tersebut, menurut BI telah mempertimbangkan kondisi perekonomian serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. 



Pasalnya, kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif diperlukan untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Seperti misalnya, melalui penyaluran Kredit/Pembiayaan Properti (KP/PP) dan penyaluran Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/PKB). 



Selain itu, kredit/pembiayaan perbankan masih dalam proses pemulihan. Di tengah risiko kredit yang relatif masih terjaga,&nbsp; KP/PP dan KKB/PKB perlu diakselerasi untuk mendukung pemulihan di sektor terkait yang pada akhirnya akan mendukung kinerja perekonomian nasional.



Penerbitan ketentuan ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Februari&nbsp; 2021 yang memutuskan untuk :



<ol><li>Melonggarkan ketentuan Uang Muka KKB/PKB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru. Ketentuan ini berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.</li><li>Melonggarkan rasio&nbsp;Loan to Value/Financing to Value&nbsp;(LTV/FTV) KP/PP menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan). Berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.</li></ol>



Sebagai catatan, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria&nbsp;Non Performing Loan/Non Performing Financing&nbsp; tertentu.



Di satu sisi, BI juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. (SKO)

ANANDA.png

Warga berkativitas di perumahan bersubsidi kawasan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 23 Oktober 2020. Foto: Panji Asmoro/TrenAsia

kualitas-bangunan-rumah-subsidi-2

Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka (down payment/DP) untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Rekomendasi

BI Longgarkan LTV/FTV dan DP Nol Persen untuk KPR dan Kendaraan