Beraninya Erick Thohir Bubarkan BUMN Kraft Aceh Bekas Tempat Kerja Jokowi

24 September 2021 14:33 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Sukirno

Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir. (TrenAsia.com/Kolase.)

JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bergerak cepat melakukan transformasi dan konsolidasi di tubuh BUMN. 

Baru saja, Erick Thohir memastikan pembubabaran tujuh BUMN yang sudah lama tidak beroperasi. Salah satunya mantan perusahaan tempat kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau PT KKA.

"Ketika kita melihat ada satu perusahaan yang tidak sehat, dan ini sekarang sudah terbuka digitalisasi dan market-nya. Kalau tidak diambil keputusan cepat, itu nanti akan membuat perusahaan tersebut makin lama makin tidak sehat. Padahal dalam waktu yang singkat kita bisa memperbaiki, cuma karena prosesnya belum jadinya tidak sehat. Akhirnya bukan jadi tidak sehat saja, malah bangkrut dan tutup," kata Erick dalam keterangan resmi, Kamis, 23 September 2021.

Erick menjelakan, ketujuh BUMN yang segera dibubarkan antara lain PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).

PT Kertas Kraft Aceh adalah mantan perusahaan tempat kerja Jokowi ketika pertama kali menyelesaikan pendidikan Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1985.

Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan pelat merah yang bergerak di bagian pulp (bubur kertas).

Di sana Jokowi hidup di kawasan hutan bersama dengan beberapa karyawan perusahaan karena dia ditempatkan di bagian pembibitan tanaman.

Berkat keuletan dan kepintarannya, dia sempat diangkat menduduki jabataan setingkat manager di BUMN tersebut.

Namun, Jokowi tidak lama bekerja di perusahaan tersebut. Satu setengah tahun kemudian, dia kembali ke Solo untuk membuka usaha sendiri.

Di Solo Jokowi kemudian bekerja di CV Roda Jati, sebuah CV milik keluarganya.  Dia langsung diangkat menjadi direktur dengan gaji yang cukup besar. 

Beberapa waktu kemudian, Jokowi mendirikan perusahaan sendiri yang diberi nama CV Rakabu yang kemudian melambungkan namanya menjadi pengusaha mebel sukses di Kota Solo, Jawa Tengah.

Profil Kertas Kraft Aceh

PT Kertas Kraft Aceh memang sudah lama sakit alias tidak sehat. Bahkan sejak 31 Desember 2007, perusahaan ini tidak beroperasi karena sudah tidak punya lagi punya bahan baku dan gas.

Menurut keterangan Kementerian BUMN, Kertas Kraft Aceh bergerak di bidang industri pulp dan kertas yang didirikan dalam rangka swasembada pengadaan kertas kantong di dalam negeri. 

Perusahaan didirikan pada tahun 1983 berdasarkan Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No. I/PMA/1983 tanggal 12 April 1983.

Kemudian disusul dengan pembangunan pabrik pada 1985 dengan investasi US$424,7 juta setara Rp6,04 triliun (asumsi kurs Rp14.241 per dolar Amerika Serikat).

Pabrik mulai beroperasi pada 1989, dengan produksi komersial pada 1990.

PT KKA memiliki pabrik dengan kapasitas terpasang 135.000 ton per tahun yang dibangun di kawasan industri Lhokseumawe, sekitar 30 km dari kota Lhokseumawe, Aceh Utara.

Dalam perkembangannya, pada 19 April 1985 status PT KKA diubah menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal itu ditandai dengan keluarnya kepemilikan Georgia Pacific International Corporation Amerika Serikat.

Pemegang saham terbesar PT KKA adalah pemerintah sebesar 96,67%, sedangkan sisanya sebesar 3,33% dipegang oleh PT Alas Helau.

Dalam perjalanannya, pabrik PT KKA tidak berjalan lancar. Ketiadaan pasokan bahan baku menjadi penyebab utama.

Bahan baku PT KKA adalah kayu pinus karena karakteristik kayu bahan baku yang memiliki serat panjang sesuai untuk produk yang dihasilkan.

Ada dua jenis kayu pinus yang digunakan, yaitu jenis merkusi (berasal dari hutan Aceh dan Sumatra Utara) serta jenis radiata, yang berasal dari Australia dan Selandia Baru.

Bahan baku kayu PT KKA mula-mula dipasok oleh PT Tusam Hutani Lestari yang sahamnya dimiliki 60% oleh PT Alas Helau dan 40% oleh PT Inhutani (Persero) berdasarkan kontrak jangka panjang.

PT Tusam Hutani Lestari menguasai hak pengusahaan hutan (HPH) sebesar 97.000 hektare yang berada di provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Pasokan bahan baku kayu dari PT THL kemudian mengalami gangguan seiring dengan berbagai permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan izin terbang menyusul dikeluarkannya moratorium logging di Aceh pada Juni 2007, tingginya pungutan tidak resmi (high cost economic) dan krisis 1998.

Adapun PT KKA memperkirakan bahwa kebutuhan bahan baku kayu sebesar 400.000 ton per tahun dapat dipenuhi dengan asumsi bahwa setiap hektare lahan dapat menghasilkan sekitar 200 ton kayu.

Namun, PT KKA mengalami ketidakpastian pasokan bahan baku kayu pinus dalam jumlah yang memadai pada harga yang wajar dan pasokan sumber bahan bakar dengan harga yang wajar.

Sementara, beban keuangan PT KKA terus menumpuk, termasuk utang kepada bank dan mitra untuk investasinya.

Restrukturisasi PT KKA

BUMN PT Kertas Kraft Aceh (Persero) / Dok. PT KKA

Pada 29 September 2011, diadakan rapat oleh Kedeputian Restrukturisasi dan perencanaan strategis BUMN untuk selamatkan PT KKA.

Rapat tersebut meputuskan bahwa pengoperasian kembali PT KKA akan ditempuh dengan sinergi BUMN dengan dukungan dana restrukturisasi dan revitalisasi.

Sebagai tindak lanjut pernyataan minat bersama (Letter Of Intens) ditandatangani pada 13 Desember 2010 oleh lima BUMN yang terdiri dari PT Semen Gresik, PT Bukit Asam, Perum Perhutani, PT Perusahaan Pengelolaan Aset dan PT KKA.

Rapat koordinasi kemudian diadakan lagi pada 7 September 2012, membahas tentang rencana pengoperasian pembangkit listrik di KKA dalam rangka program KSO antara KKA dengan PLN.

Pada 10 September 2012, PT KKA mengundang PT Pembagkit Jawa Bali Services (PJBS) untuk membantu KKA dalam melakukan persiapan teknis berupa pengkajian agar fasilitas yang dimiliki  dapat dioperasikan secara maksimal.

PJBS pun menyetujui proposal rencana pengoperasian fasilitas pembangkit listrik yang dimiliki KKA dengan skema KSO. 

Pada akhir Desember 2012 sudah menyelesaikan konsep KSO listrik KKA-PJBS yang sudah siap untuk ditandatangi.

Pada tahun 2014 lalu, PT KKA resmi menyuplai listrik ke PLN  Dengan tenaga dua turbin uap, listrik yang mampu disuplain mencapai 20 sampai 24 MW.

Keterangan yang dirilis Kementerian BUMN pada 2012-2015 mencatat PT KKA mengalami kerugian Rp354 miliar.

Sementara pada 2015, total aset perusahaan tersisa sebesar Rp669 miliar dengan total utang Rp1,44 triliun.

Rencana Aktifkan PT KKA

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pad 2012 pernah berencana menghidupkan Kertas Kraft Aceh dengan melakukan kerjasama dengan Prabowo Subianto yang memilki lahan hutan yang didalamnya ada bahan baku untuk operasional pabrik KKA.

Saat itu, menurut Dahlan, Prabowo sudah merelakan haknya atas HTI lahan tersebut kepada Inhutani IV agar dapat memasok bahan baku kepada KKA. Namun proses tersebut tidak berjalan mulus.

Kemudian, pada tahun 2015, Jokowi ingin agar KKA untuk beroperasi kembali. Namun tidak ada solusi yang dilakukan pemerintah.

Lantas, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menandatangani nota kesepahaman dengan Floresta PTE Limited, perusahaan asal Singapura, untuk menghidupkan kembali PT KKA.

Sayangnya, pemerintah pusat tidak mengizinkan PT KKA dikelola oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Saat ini, perusahaan masih berada dalam proses restrukturisasi atau penyehatan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan segera dibubarkan tanpa proses likuidasi.*

Berita Terkait