Beban Berat dan Strategi Sri Mulyani Biayai Program Perubahan Iklim

27 Juli 2021 13:44 WIB

Penulis: Muhamad Arfan Septiawan

Editor: Amirudin Zuhri

Menteri Keuangan Sri Mulyani . Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan beban biaya tinggi untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Meski demikian,  perempuan yang akrab dipanggil Ani tersebut mengatakan hal ini tetap harus dilakukan Indonesia sebagai salah satu representasi utama emerging market dunia dalam upaya pencegahan dampak ekonomi akibat kerusakan iklim.

“Fiskal kita sangat responsif dalam upaya pencegahan kerusakan iklim ini. Isu ini penting karena tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak perubahan iklim,” ucap Sri Mulyani dalam ESG Capital Market Summit 2021, Selasa, 27 Juli 2021.

Membawa hasil diskusi di forum Group of 20 (G20), Sri Mulyani membeberkan dunia perlu US$11 triliun atau setara Rp159,21 kuadriliun untuk program perubahan iklim. Mahalnya biaya program perubahan iklim ini juga harus ditanggung oleh Indonesia.

Indonesia perlu setidaknya Rp3.641 triliun untuk mengatasi perubahan iklim. Elemen pembiayaan target penurunan Co2 ini bakal berfokus pada penerbitan obligasi hijau atau green bond.

Andalkan Obligasi Hijau

Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat sepenuhnya menutup biaya belanja perubahan iklim. Setiap tahunnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan dana 4,1% APBN yang hanya cukup untuk membiayai 34% program perubahan iklim.

“Kami di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan green bond yang besar, salah satu yang terbesar di dunia untuk membiayai program perubahan iklim,” ucap Sri Mulyani.

Salah satu seri obligasi hijau yang telah diterbitkan Indonesia adalah green sukuk sejak 2018. Kemenkeu berhasil meraup dana US$3 miliar dalam penjualan green sukuk pada tahun tersebut.

Pada tahun lalu, Sovereign global green sukuk menyerap dana sebesar US$750 juta. Jumlah investor sukuk jenis ini juga naik sebesar 33,74% dari tahun sebelumnya.

Selain obligasi pemerintah, Sri Mulyani juga mendorong korporasi untuk gencar menerbitkan obligasi hijau. Instrumen ini yang dinilai Sri Mulyani bisa memacu percepatan proyek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

“Kami juga meminta kepada korporasi untuk lebih sering menerbitkan obligasi hijau agar pembangunan yang dipakai dari dana tersebut bisa mengurangi dampak perubahan iklim,” ucap Sri Mulyani.

International Finance Corporation (IFC) dan Amundi Asset Management memproyeksikan penjualan obligasi hijau korporasi di negara berkembang bisa mencapai US$100 milair atau Rp1.449 triliun pada 2023.

Perluas Pembiayaan Melalui APBD

Meski begitu, Sri Mulyani menilai instrumen ini masih kurang dilirik oleh korporasi dalam negeri untuk menghimpun dana. Di sisi lain, Sri Mulyani juga memperluas cakupan sumber pembiayaan program perubahan iklim dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Sejauh ini, Bendahara Negara menyebut sudah ada 17 provinsi yang memasukkan belanja program perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBB). Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menyebut bakal terus memperluas cakupan kewajiban belanja program perubahan iklim ke provinsi lain.

“Sudah ada 17 provinsi yang sudah tagging untuk belanja program perubahan iklim dalam APBD-nya, ini akan kami terus dorong agar target-target pengurangan dampaknya bisa semakin merata di berbagai daerah,” tegas Sri Mulyani.

Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta Pemda untuk memaksimalkan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik dan dana insentif daerah (DID) untuk program perubahan iklim ini. DAK ini diberikan Kemenkeu setiap tahunnya kepada seluruh Pemda di Indonesia.

Anggaran DAK non-fisik untuk daerah pada 2019, nilainya mencapai Rp131,04 triliun dan turun tipis pada tahun 2020 menjadi Rp130,57 triliun,

“Apabila Pemda dan pusat mampu menunjukkan komitmen yang kredibel, transparan dan akuntabel, maka kita akan memiliki peranan global,” tambah Sri Mulyani.

Untuk diketahui, Indonesia tengah menempuh target pengurangan emisi nasional atau national determined contribution (NDC) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan target 41% dengan kerja sama internasional pada 2030 mendatang.

Komitmen tersebut dinyatakan Indonesia dalam Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015 lalu. Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 195 negara berkomitmen menjaga suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius.

Dapat Tawaran Dana Pinjaman

Sadar target ini sulit dicapai dengan hanya mengandalkan instrumen fiskal dalam negeri, Bank Pembangunan Asia (ADB) ikut turun tangan. ADB tercatat memberikan tawaran pinjaman senilai US$80 miliar atau Rp1.160 triliun untuk belanja biaya perubahan iklim. Dana tersebut ditawarkan, salah satunya kepada Indonesia sebagai anggota ADB.

ADB beralasan dana itu dikucurkan seiring target NDC yang sudah semakin dekat. Maka dari itu, ADB menilai perlu memberi stimulasi bagi negara-negara di Asia dalam penanganan perubahan iklim.

Bantuan itu termasuk tambahan investasi sebesar US$ 9 miliar atau sekitar Rp 130 triliun untuk mendukung adaptasi dan ketahanan selama proses transisi di tengah kondisi COVID-19.

Urgensi Migasi Energi

Deretan kucuran dana yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah juga ditopang strategi penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dua lembaga itu kini tengah menyusun komitmen net zero emission di Indonesia. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, salah satu implementasi program tersebut melalui penghentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebanyak 53 Gigawatt (GW) pada 2025- 2045.

“Guna mendukung pencapaian net zero emission, Kementerian ESDM juga menyusun beberapa strategi, di antaranya mandatori biodiesel, co-firing PLTU, dan pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF),” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip TrenAsia.com, Selasa, 27 Juli 2021.

Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan lewat penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan, pembangkit yang berbasis hayati, serta pemanfaatan non-listrik/non-biofuel, seperti briket, dan pengeringan hasil pertanian dan biogas.

 

Berita Terkait