Babak Belur BUMN Konstruksi Penuhi Ambisi Infrastruktur Jalan Tol Jokowi

24 Agustus 2021 05:01 WIB

Penulis: Aprilia Ciptaning

Editor: Sukirno

Ilustrasi utang BUMN Karya menggunung akibat menggenjot proyek infrastruktur / TrenAsia-Deva Satria (Trenasia.com)

JAKARTA – Sejak era kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, pembangunan infrastruktur menjadi agenda utama yang digenjot oleh pemerintah. Proyek yang digarap bermacam-macam, mulai dari gedung, jembatan, bandara, bendungan, hingga jalan tol.

Tak dapat dimungkiri, utamanya untuk jalan tol, memang kerap dilihat sebagai primadona dari sebuah proyek infrastruktur. Pasalnya, keberhasilan atas pembangunan jalan bebas hambatan ini bisa dibanggakan ke negara lain.

Secara tidak langsung, posisi Kepala Negara juga turut terungkit karena dinilai telah menorehkan prestasi dalam masa kepemimpinannya.

Realisasi pembangunan jalan tol setiap rezim

Presiden Jokowi saat meninjau proyek Tol Pekanbaru-Dumai / Pu.go.id

Menilik sejarahnya, pembangunan jalan berhasil dilakukan pada era Presiden Sukarno, yakni di Jakarta. Pada tahun 1955, jalan baru sepanjang 40 meter dibangun di Kebayoran Baru. Memasuki tahun 1960-an, pemerintah juga membangun jalan yang dikenal sebagai Jakarta Bypass, melintasi Cililitan hingga Tanjung Priok.

Sementara untuk pembangunan jalan tol sendiri, pemerintah pertama kali membangun pada 1978 atau di era Presiden Soeharto. Dengan panjang mencapai 59 kilometer (km), Jagorawi menjadi jalan tol pertama yang berhasil beroperasi.

“Tol ini menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi,” tulis laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Adapun jalan tol yang berhasil dibangun pada masa kepemimpinan Soeharto selama 34 tahun, yakni sepanjang 490 km.

Kemudian, pada masa Presiden B.J Habibie dengan masa kepemimpinan kurang lebih satu tahun memimpin, jalan tol yang dibangun sepanjang 12,75 km.

Pembangunan jalan tol terpendek terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Selama kurang lebih dua tahun, jalan tol yang dibangun hanya 5,5 km.

Selanjutnya, saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri selama tiga tahun, jalan tol yang beroperasi sepanjang 34 km.

Berganti masa kepemimpinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mengoperasikan jalan tol sepanjang 230,69 km. Pembangunan ini dilakukan selama sepuluh tahun alias dua kali periode ia menjabat.

Mutakhir, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi mulai 2014 hingga akhir tahun lalu, jalan tol yang dibangun mencapai 1.530,86 km. Pembangunan ini menjadi yang terpanjang dibandingkan dengan masa kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.

Jika ditotal, sejak 1978, jalan tol yang beroperasi sudah mencapai 2.303,8 km di seluruh Indonesia. Hingga 2024, total jalan tol yang ditargetkan beroperasi mencapai 4.817 km.

Pada masa pemerintahan Jokowi, pembangunan jalan tol memang menjadi prioritas. Bahkan, agenda ini tercatat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam kurun 2020-2024 ditargetkan ada 53 ruas tol baru yang beroperasi.

Terbaru, dalam waktu dekat pemerintah akan meresmikan tiga ruas jalan tol sepanjang 69 km. Pertama adalah Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) Seksi I ruas Balikpapan – Samboja (22 km) dan Seksi V ruas Sepinggan - Balikpapan (11,1 km).

Ruas tol kedua yang siap diresmikan adalah Tol Serang – Panimbang Seksi 1 sepanjang 26,5 km. Tol ini menghubungkan Serang – Rangkasbitung sepanjang 83,67 km. 

Ketiga, yakni Jalan Tol Layang Dalam Kota Seksi Kelapa Gading - Pulo Gebang sepanjang 9,3 km. Tol ini akan terkoneksi dengan jaringan Jalan Tol JORR Seksi E menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Catatan merah pembangunan infrastruktur

Nampak sejumlah alat berat dan pekerja tengah menyelesaikan proyek tol JORR 2 di kawasan Kukusan Depok dan Pondok Cabe, Selasa 8 Juni 2021. Ruas ini diharapkan selesai pada akhir 2021. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Namun, sayangnya pembangunan infrastruktur ini secara umum masih terdapat catatan merah. Bank Dunia dalam laporannya pada 2018 bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) menyebut, kualitas pembangunan di Indonesia tidak terencana dengan baik.

Pemerintah dianggap terlalu menggantungkan proyek tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tak jauh berbeda, sebenarnya sejak era sebelum reformasi, Bank Dunia juga mengkritik pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Kondisi keuangan yang buruk menyebabkan proyek-proyek saat itu dibangun di atas kondisi utang yang tak sehat. Alhasil, negara ikut kelimpungan mencari dana. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyeret Indonesia ke dalam krisis ekonomi 1998.

Seperti diketahui, proyek pembangunan infrastruktur memang banyak yang diserahkan kepada perusahaan pelat merah. Namun, ironisnya tak disertai dengan kemampuan perseroan dalam menanggung pendanaan. Alhasil, tak sedikit jalan tol yang dijual, misalnya melalui divestasi alias menjual sebagian saham. 

Divestasi ruas tol oleh BUMN konstruksi 

Kendaraan melintas di ruas jalan Tol Trans Jawa Jembatan Kalikuto. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WKST), PT Waskita Toll Road (WTR), misalnya, belum lama ini melepas 55% saham di ruas tol Cibitung-Cilincing yang dikelola oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

Nilai dari 55% saham tersebut mencapai Rp2,49 triliun, dilepas kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia yang merupakan anak usaha dari PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dan PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta bagian dari grup perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Dari aksi tersebut, kepemilikan saham Akses Pelabuhan Indonesia di Cibitung Tanjung Priok Port Tollways meningkat, dari 45% menjadi 100%.

Selain itu, pada awal bulan lalu WTR juga melepas 20% saham di ruas tol Semarang-Batang dan 34,99% di ruas tol Cinere-Serpong ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) alias SMI.

Kedua ruas tol tersebut dilepas dengan nilai Rp2,07 triliun. SMI sendiri merupakan perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur pelat merah yang mengempit 10,62% saham WTR.

Divestasi saham lainnya juga dilakukan kepada investor asal Hong Kong, yakni Road King Expressway (RKE) melalui anak perusahaannya Kings Ring Limited (KRL). WTR melepas 30% saham di ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi senilai Rp824 miliar.

WSKT sendiri mencatat, sepanjang 2021 perseroan akan mendivestasi sembilan ruas jalan tol. Selain tiga ruas yang telah didivestasi tersebut, enam ruas lainnya menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (seksi 1-6), Cinere-Serpong (seksi 1-2), dan Bogor-Ciawi-Sukabumi (seksi 1-4).

Kemudian, Depok-Antasari (seksi 1-3), Pemalang-Batang (seksi 1-2), dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar (seksi 1-4). Sembilan ruas tol tersebut memiliki panjang keseluruhan 483,53 km.

Sejak 2014, divestasi yang telah dilakukan WSKT mencapai Rp10,31 triliun. Meskipun demikian, perseroan tetap menanggung beban keuangan yang berat. Selama tiga bulan pertama 2021, perseroan menelan rugi bersih sebesar Rp46,09 miliar.

Kendati per semester I-2021 berhasil membukukan laba Rp41 miliar, tetapi pendapatan perseroan turun hingga 41,2% year-on-year (yoy) menjadi Rp4,7 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2020 sebesar Rp8 triliun.

Total liabilitas juga naik, dari Rp89 triliun per akhir 2020 menjadi Rp89,7 triliun pada periode ini. Sementara itu, utang jangka pendek WSKT tercatat sebesar Rp28,8 triliun per semester I-2021.

Tak hanya WSKT, perusahaan konstruksi pelat merah lain, yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) pada tahun ini juga melepas 15% saham di PT Jasamarga Kualanamu Tol kepada Kings Ring Limited. Nilai transaksi tersebut mencapai Rp412 miliar.

Sementara itu, sepanjang tahun lalu PTPP telah merampungkan divestasi 14% sahamnya senilai Rp50,25 miliar di PT Citra Karya Jabar selaku pemilik konsesi dan pengelola Tol Cisumdawu.

Kemudian, divestasi 25% kepemilikan saham di PT Prima Multi Terminal atau proyek Pelabuhan Multipurpose Kualatanjung juga dilepas senilai Rp378 miliar.

Adapun laporan keuangan mutakhir perseroan per kuartal I-2021 menunjukkan, pendapatan perusahaan BUMN Karya ini turun 16,73% yoy menjadi Rp2,83 triliun dibandingkan dengan Rp3,41 triliun per kuartal I-2020.

Liabilitas PTPP kini tercatat sebesar Rp39,67 triliun, dengan utang jangka pendek mencapai Rp5,43 triliun per kuartal I-2021.

Masih terkait dengan divestasi ruas jalan tol, PT Hutama Karya (Persero) rencananya juga akan melakukan aksi ini untuk menutup beban utang. Sejumlah proyek jalan tol Trans Sumatra dan Trans Jawa ditawarkan kepada investor, seperti Bakauheni-Palembang, Pekanbaru-Dumai, hingga Medan-Binjai.

Sementara untuk Trans Jawa, tol yang diusulkan, yakni Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR S) dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP).

Tak jauh berbeda dengan kinerja BUMN konstruksi yang lain, perseroan sepanjang 2020 mencatat rugi hingga Rp2,06 triliun. Liabilitas perseroan juga naik 15% yoy dari Rp68,68 triliun per 2019, menjadi Rp79,19 triliun pada 2020. Adapun utang jangka pendek Hutama Karya per 2020 tercatat sebesar Rp1,82 triliun.

Risiko divestasi di tengah pandemi

Proyek exit tol Brebes Timur yang dibangun oleh PT Waskita Karya Toll Road, anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) / Facebook @WASKITAKARYA

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut, upaya divestasi sebenarnya semakin sulit dilakukan, terlebih di tengah situasi pandemi.

“Sebelum pandemi saja, melakukan divestasi juga tidak mudah. Apalagi mobilitas masyarakat dan angkutan logistik sedang rendah,” ujarnya saat dihubungi TrenAsia.com, Minggu, 22 Agustus 2021.

Berkaca dari lima tahun terakhir, lanjutnya, proyek infrastruktur yang dibangun secara masif menyebabkan utilitas pembangunan terlalu rendah, seperti kereta ke bandara hanya 30%, peminat jalan tol yang sedikit, hingga Light Rail Transit (LRT) yang tidak mampu menutup biaya operasional.

Padahal, ketika mobilitas atau pergerakan masyarakat rendah, kata dia, akan berisiko terhadap turunnya pendapatan jalan tol. Di sisi lain, biaya operasional terus berjalan sehingga bisa menurunkan ketertarikan investor.

Alhasil, risiko yang harus ditanggung oleh negara kembali dilakukan lewat suntikan modal. “Negara harus menyuntik BUMN agar tidak gagal bayar utang,” tambah Bhima.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir sendiri mengusulkan upaya penyehatan WSKT dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp7,9 triliun pada 2021 dan Rp3 triliun pada 2022 kepada WSKT.

Selain itu, WSKT juga menerima restrukturisasi dari sejumlah bank BUMN dan BUMD. Dengan nilai outstanding mencapai Rp19,3 triliun, restrukturisasi ini dilakukan oleh lima kreditur bank. Adapun nilai restrukturisasi tersebut setara 65% dari pokok pinjaman perseroan yang mencapai Rp29,26 triliun.

Kemudian, belum lama ini PMN sebesar Rp6,2 triliun juga diberikan kepada Hutama Karya. Keputusan ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penambahan PMN ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya.

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 ini diharapkan bisa memperbaiki struktur permodalan, sekaligus meningkatkan kapasitas usaha dalam membangun jalan tol Trans Sumatera.

Lantas, dengan kondisi keuangan yang terus tertekan, masih ingin meneruskan ambisi untuk mengebut proyek infrastruktur, Pak Jokowi?

Berita Terkait