Awal Tahun 2023, Sri Mulyani Gelontorkan Belanja Pemerintah Pusat hingga Rp182,6 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapan selama Februari 2023 telah menghabiskan sebanyak Rp287,8 triliun untuk belanja negara. Belanja negara tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dari belanja pemerintahan/lembaga lainnya.

Bendahara negara ini merinci, dari total tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp182,6 triliun atau 8,1% dari total pagu belanja pusat 2023. Untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L)dana yang digelontorkan sebesar Rp76,4 triliun, sementara untuk non K/L Rp106,2 triliun.

"Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp76,4 triliun atau 7,6% dari APBN, utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, dan sarpras/logistik," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada Selasa, 14 Maret 2023.

• Mengulik Perkiraan Biaya Pembuatan Iklan Sirup Marjan yang Menggunakan CGI
• Harga Emas Hari Ini Terkoreksi Rp10.000
• 'Crash' 2008 Dikhawatirkan Terulang sehingga Melemahkan IHSG, Saatnya Buy on Weakness
• Produk Tembakau Alternatif Bantu Kurangi Risiko bagi Perokok Dewasa

Lalu untuk realisasi anggaran per Februari 2023 juga digunakan untuk anggaran kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan sosial. Belanja untuk kesehatan menghabiskan Rp11,9 triliun. Terutama untuk bantuan untuk iuran JKN seluruh keluarga-keluarga miskin anggota keluarganya mendapatkan kartu BPJS untuk 96,8 juta peserta.

Kemudian untuk pelayanan kesehatan RS TNI dan polri, belanja non K/L pembayaran seluruh jaminan kesehatan PNS, TNI, Polri mencapai Rp1,7 triliun.

Selanjutnya anggaran Rp3,3 miliar digunakan untuk anggaran ketahanan pangan, yang pemanfaatannya digunakan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp2,3 triliun. Utamanya untuk pembangunan bendungan dan pembangunan atau rehabilitasi irigasi.

Lalu anggaran pangan juga digunakan untuk Kementerian Pertanian sebesar 0,6 triliun untuk kawasan padi sebesar 2,9 ribu Ha dan kawasan kedelaui 5,9 ribu Ha. Terakhir realisasi paling besar digunakan pada anggaran perlindungan sosial Rp36,3 triliun. Rinciannya belanja K/L Rp9,6 triliun untuk Kementerian Sosial menyalurkan bansos kebencanaan.

Sementara belanja non K/L dihabiskan Rp24,3 triliun yang digunakan untuk membayarkan subsidi KUR dan Rp0,4 triliun untuk penyaluran BLT desa.