JAKARTA &#8211; Australia masih belum juga memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara bebas visanya. Padahal Indonesia telah memberikan kemudahan bebas visa kepada turis asal Australia.



Kemudahan tersebut berupa pemberlakuan Visa On Arrival (VOA) bagi turis asal Australia. Visa jenis tersebut berlaku tujuh sampai 30 hari dari pertama kedatangan.



Presiden Joko Widodo saat melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa VOA seharusnya berlaku timbal-balik dan adil.



PM Morrison pun berjanji untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. &#8220;Hari ini kami sepakat untuk memasukkan elemen baru sebagai bagian dari implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA),&#8221; ujarnya.



&#8220;Kami cukup lega karena Mendagri Australia bersama mitranya di Indonesia akan menindaklanjuti bagaimana cara menyederhanakan dan menyelaraskan isu entry bagi turis Indonesia ke Australia,&#8221; imbuhnya.



Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah turis Australia yang berkunjung ke Bali mencapai 1.062.039 orang pada 2017. Jumlah ini meningkat jadi 1.169.215 orang pada tahun 2018.



Kemudian data tahun 2019 menunjukkan jumlah turis Indonesia yang bepergian ke luar negeri mencapai 9,1 juta orang. Namun dari jumlah tersebut hanya 1,7 persen saja yang berkunjung ke Australia.



Sementara itu pada Agustus 2019 lalu, Pemimpin Oposisi Australia yang juga Ketua Partai Buruh Anthony Albanese berkunjung ke Jakarta. Kunjungannya tersebut untuk menemui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.



Dalam kunjungannya, Albanese menyebutkan bahwa aturan ketat Visa Australia yang diberlakukan untuk warga Indonesia perlu diubah. Hal itu karena telah mempersulit turis Indonesia untuk berkunjung ke sana. Albanese mengaku jika dirinya mendukung penyederhanaan proses visa untuk warga Indonesia yang ingin bepergian ke Australia sebagai turis.



Diketahui sampai saat ini, warga Australia dapat bepergian ke Indonesia tanpa visa dan tinggal selama satu bulan bebas visa. Namun sebaliknya, warga Indonesia justru tidak mendapatkan fasilitas serupa dari pemerintah Australia.



Alih-alih bebas visa, warga Indonesia justru harus menjalani proses permohonan visa yang panjang. Proses permohonan ini juga memakan waktu serta berbiaya 140 dolar Australia (hampir Rp 1,5 juta) per orang.



Setelah melalui semua proses tersebut, permohonan visa tidak dijamin akan diterima. Jika permohonan ditolak, uang yang sudah disetorkan juga tidak akan dikembalikan.



Terkait negara bebas visa, warga Indonesia selama ini baru bisa mengunjungi 11 negara dan kawasan tanpa visa maupun dengan visa elektronik (E-Visa).



<ol><li>Negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) tanpa terkecuali</li><li>Hong Kong</li><li>Jepang ; berlaku hanya untuk paspor elektronik atau E-Passport yang didaftarkan ke konsulat negara bersangkutan</li><li>Maldives atau Maladewa</li><li>Nepal</li><li>Turki ; dapat menggunakan E-Visa</li><li>India ; dapat menggunakan E-Visa</li><li>Yordania </li><li>Kenya ; dapat menggunakan E-Visa</li><li>Kroasia</li><li>Maroko</li></ol>

opera-house

JAKARTA &#8211; Australia masih belum juga memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara bebas visanya. Padahal Indonesia telah&#8230;

Rekomendasi

Australia Masih Enggan Beri Indonesia Bebas Visa