MOSKOW-Upaya untuk mengakhiri perang suadara berdarah di Libya kembali
terbentur jalur buntu. Perundingan gencatan senjata antara pemimpin Libyan
National Army (LNA) Khalifa Haftar dan Kepala Pemerintah Kesepakatan Nasional
(GNA) yang didukung PBB Fayez al-Sarraj di Rusia gagal.



Khalifa Haftar memilih meninggalkan Moskow pada Selasa
(14/01) pagi tanpa menandatangani perjanjian gencatan senjata.



Rusia dan Turki yang menengahi perjanjian ini marah dengan
sikap Haftar. Bahkan Presiden urki Teyep Erdogan berkata akan ‘memberi
pelajaran’ kepada Haftar.



Haftar dan al-Sarraj tiba di Moskow pada Senin untuk
membahas gencatan senjata dengan Rusia dan Turki sebagai penengah. Negosiasi
berlangsung lebih dari enam jam. Setelah pembicaraan, Menteri Luar Negeri GNA
Mohamed Taher Siala mengatakan bahwa Sarraj telah menandatangani perjanjian
tersebut sementara Haftar meminta waktu tambahan sebelum mungkin
menandatanganinya pada hari Selasa. Namun pada Selasa pagi Haftar meninggalkan
Moskow tanpa menandatangani perjanjian tersebut.



Pertemuan di Moskow ini awalnya diharapkan akan menjadi momentum penting mengakhiri pertikaian tanpa henti di Libya. Negara tersebut telah berada dalam keadaan perang saudara sejak 2011 ketika pemimpinnya saat itu Muammar Gaddafi digulingkan dan dibunuh. Kontrol atas negara telah dibagi antara Laftar Haftar dan GNA yang didukung PBB.



Jejak kekacauan



Kekacauan Libya dimulai ketika lawan Muammar Gaddafi
berkumpul di Benghazi, kota kedua terbesar Libya pada tanggal 15 Februari 2011
menuntut pembebasan pengacara dan aktivis hak asasi manusia Fathi Terbil.



Namun, mereka tidak pergi setelah tuntutan dikabulkan.
Sebaliknya, mereka bentrok dengan polisi. Pasukan keamanan membubarkan beberapa
ratus orang yang meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah. Media Libya
melaporkan bahwa 14 orang cedera selama bentrokan.



Kekerasan, perang sipil mematikan Libya pecah sebagai bagian
dari apa yang disebut &#8216;Arab Spring&#8217; yang melanda sebagian besar Timur Tengah
dan Afrika Utara, Konflik, yang meletus antara pemerintah Muammar Gaddafi dan
lawan-lawannya, menyebabkan eksekusi publik dan disintegrasi hingga negara
makmur yang mengambil kekuasaan pada tahun 1969 itu akhirnya kini menjadi
negara gagal.



Pada akhir Februari, lawan Gaddafi telah menguasai Benghazi.
Dewan Transisi Nasional Libya didirikan di kota dan seluruh kota dikuasai oleh
pasukan anti-Gaddafi disarankan untuk mematuhi perintah Dewan. Protes juga
menelan Tripoli, ibukota Libya.



Pada tanggal 26 Februari, Dewan Keamanan PBB (DK PBB)
mengeluarkan resolusi pemberian sanksi internasional atas kepemimpinan Libya.
Pada saat itu, Gaddafi memiliki kontrol yang hampir hilang dari Libya timur.



Pada tanggal 17 Maret, Amerika Serikat dan beberapa mitra
Baratnya mendorong melalui resolusi membangun zona larangan terbang di atas
Libya melalui Dewan Keamanan PBB. Sebuah koalisi militer Barat yang dipimpin
NATO melampaui mandat PBB dan meluncurkan serangan udara terhadap fasilitas
negara, sipil dan militer di Libya, yang secara efektif mendukung para
pemberontak.



Pada 19 Maret, sebuah operasi militer asing diluncurkan
terhadap rezim Gaddafi, yang melibatkan angkatan bersenjata Inggris, Prancis,
Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Italia, Spanyol dan Denmark. Pesawat-pesawat
tempur Prancis lepas landas dari Saint-Dizier-Robinson Air Base dan melakukan
serangan udara pertama melawan unit militer Libya di dekat Benghazi.



Pemberontakan bersenjata di Libya berlangsung sekitar
sembilan bulan. Perang menyebabkan ribuan orang tewas dan Libya ekonomi runtuh.



Muammar Gaddafi akhirnya digulingkan dan dibunuh pada
tanggal 20 Oktober 2011 di dekat rumahnya kota Sirte saat ia bersembunyi dari
oposisi. Operasi NATO di Libya berakhir pada tanggal 31 Oktober 2011.



Setelah kematian Gaddafi, perebutan kekuasaan meletus di
tingkat negara bagian dan daerah antara berbagai klan dan faksi bersenjata.
Situasi di negara itu secara efektif meningkat menjadi perang saudara.



Menyusul pemilihan parlemen pada 7 Juli 2012, konfrontasi
antara kelompok sayap Islam dan pasukan moderat, didukung oleh segmen
pembentukan militer nasional, meningkat menjadi konflik bersenjata lain.



Pada bulan Agustus 2014, dua pusat kekuasaan didirikan
sebagai hasil dari konflik. Sebuah parlemen yang secara resmi diakui oleh
masyarakat internasional didirikan di kota Tobruk. Kongres Nasional yang
&nbsp;didukung oleh faksi-faksi bersenjata, mendirikan pemerintahan di Tripoli.
Setiap parlemen menunjuk pemerintah dan perdana menteri sendiri. Lima tahun
setelah pecahnya perang, Libya akhirnya membentuk pemerintahan konsensus
berharap untuk memulihkan ketertiban di negara yang telah hancur.



Namun hingga sembilan tahun setelah perang pecah, Libya
terus berada dalam kubangan kekerasan tanpa akhir. Pertempuran antara GNA dan
LNA terus terjadi di berbagai wilayah. Dukungan internasional juga pecah
menjadikan upaya untuk mengakhirnya begitu sulit.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

libya

MOSKOW-Upaya untuk mengakhiri perang suadara berdarah di Libya kembali terbentur jalur buntu. Perundingan gencatan senjata antara pemimpin Libyan National Army (LNA) Khalifa Haftar dan Kepala Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang didukung PBB Fayez al-Sarraj di Rusia gagal. Khalifa Haftar memilih meninggalkan Moskow pada Selasa (14/01) pagi tanpa menandatangani perjanjian gencatan senjata. Rusia dan Turki yang [&hellip;]

Rekomendasi

Api Musim Semi di Libya Yang Tak Kunjung Padam