JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana meningkatkan anggaran subsidi biayaan perumahan menjadi Rp28,2 triliun dari sebelumnya Rp19 triliun pada rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) 2022. 



Pengamat properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menganggap hal ini tentu bagus. Meski begitu, dirinya lebih menyoroti soal harga tanah yang terus naik dan membuat subsidi terus ke daerah pinggir (suburban).



“Kalau makin lama makin ke pinggir, visi untuk merumahkan masyarakat tidak akan tercapai juga karena semakin ke pinggir berarti semakin tinggi juga biaya transportasi,” ujarnya kepada TrenAsia.com seusai acara peluncuran Golden Property Awards 2021, Selasa, 8 Juni 2021.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/anies-baswedan-tunggu-titah-jokowi-untuk-tarik-rem-darurat-hingga-lockdown/">Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ipo-akhir-juni-2021-era-graharealty-dapat-kode-saham-ipac/">IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC</a></li>
</ul>


Ali menyarankan pemerintah untuk memberikan bank tanah dari tanah-tanah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) yang tidak terpakai. Menurutnya, pemerintah bisa mulai dengan membuat payung hukum untuk ini.



“Kita hanya meminta minimal mungkin 10% tanah-tanah BUMN yang idle itu digunakan untuk rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Harusnya bisa. Masalahnya mau atau enggak?” katanya.



Masalahnya, saat ini pengembangan rumah subsidi bermasalah di pertanahan. Pengembang-pengembang rumah subsidi tidak hanya bertugas membangun rumah tetapi juga harus mencari tanah. Ini pun membuat harga tanah naik dan harga rumah pun terus naik.



Ali menyoroti absennya peta jalan (road map)perumahan menengah bawah atau subsidi dari pemerintah. Selama ini, lokasi pembangunan rumah subsidi hanya mengikuti bank tanah milik masing-masing pengembang.



“Mungkin lima tahun lagi, apa masih ada ini rumah subsidi? Kalau harga tanah naik terus tentu sulit. Rumah subsidi ini patokannya harga tanah di Rp250.000 per meternya,” jelasnya.



Dalam rancangan APBN 2022, anggaran subsidi perumahan Kementerian PUPR yang sebesar Rp28,2 triliun untuk bantuan kepada 1.169.945 unit rumah. Anggaran ini pun dibagi lagi ke dalam beberapa pos.



Pertama, dana subsidi akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah. Lalu, program Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,39 triliun untuk 769.000 unit.



Selanjutnya, ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp812 miliar untuk 200 ribu unit dan terakhir Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Rp1,6 miliar untuk 42 unit. (RCS)

IMG20210608094926 (1)-min.jpg

Proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Tigaraksa, Tangerang, Senin, 28 Maret 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

proyek-rumah-subsidi-4

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana meningkatkan anggaran subsidi biayaan perumahan menjadi Rp28,2 triliun pada rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) 2022. Jumlah ini meningkat dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp19 triliun.

Rekomendasi

Anggaran Subsidi Rumah Naik Tahun Depan, Pengamat Soroti Harga Tanah yang Terus Naik